Sejumlah Massa Demo Bubarkan Papeda Summit 2026 di Kota Sorong, Aparat Bersiaga

SORONG, iNewssorongraya.id — PAPEDA Summit 2026 di Kota Sorong mendapat penolakan dari puluhan warga yang menilai agenda pembangunan berkelanjutan belum menjawab persoalan mendasar masyarakat adat, terutama terkait perlindungan tanah dan hutan adat.

Penolakan itu disampaikan Front Rakyat Domberai Tolak PSN dan Militerisme melalui aksi demonstrasi di Vega Hotel, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (2/9/2026). Massa mulai berkumpul sekitar pukul 16.00 WIT dengan membawa spanduk, pamphlet, serta menyampaikan tuntutan melalui orasi.

Spanduk bertuliskan “Bubarkan Papeda Summit, Papeda Summit adalah senjata baru proyek strategis nasional” dan “Papua bukan pasar karbon” dibentangkan dalam aksi tersebut. Massa juga berulang kali meneriakkan tuntutan agar PAPEDA Summit 2026 dihentikan.

Protes kemudian berkembang menjadi ketegangan ketika sejumlah peserta aksi berupaya mendekati dan memasuki ruang pertemuan. Saat itu, kegiatan PAPEDA Summit masih berlangsung di dalam hotel.

Aparat Polda Papua Barat Daya bersama personel TNI menghadang massa di sekitar akses masuk hotel. Petugas membatasi pergerakan demonstran agar tidak masuk ke ruang kegiatan, sementara peserta aksi menyampaikan keberatan kepada aparat dengan nada keras.

Situasi semakin menjadi perhatian setelah sejumlah orang yang belum diketahui identitasnya menyewa sebuah truk dan menumpahkan pasir di depan pintu masuk serta pintu keluar Vega Hotel.

Polisi kemudian mengamankan sopir beserta truk tersebut ke Mapolresta Sorong Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pengamanan di sekitar hotel diperketat guna mencegah gangguan terhadap rangkaian kegiatan.

Di tengah aksi, isu utama yang disorot demonstran bukan sekadar keberadaan PAPEDA Summit, tetapi kesenjangan antara narasi pembangunan dengan kondisi masyarakat adat di lapangan.

Peserta aksi, Yosepus Nauw, menilai berbagai pembahasan mengenai ekonomi masyarakat adat dan pembangunan berkelanjutan belum menjawab persoalan penguasaan tanah serta hutan.

“ Mereka kampanye soal ekonomi masyarakat adat dari dulu sampai detik ini. Masyarakat kampanye soal perlindungan tanah hutan, hari ini hutan dan tanah habis. Kita) punya hutan habis. Bubarkan PAPEDA Summit 2026. Kita punya tanah bukan untuk perusahaan. Jangan membodohi masyarakat adat,” kata Nauw.

Nauw juga mempertanyakan manfaat forum tersebut bagi masyarakat adat. Ia menghubungkan persoalan pembangunan dengan konflik dan kekerasan yang menurutnya masih dialami masyarakat di sejumlah wilayah Papua.

“Kegiatan (PAPEDA Summit) tidak ada manfaat. Kita masyarakat adat korban. Kalian bicara pembangunan berkelanjutan apa? Pembangunan apa? Masyarakat adat yang punya hutan, tanah (itu) mereka yang dapat tembak di Maybrat. Apakah itu batu?Terus kalian bicara ini untuk masyarakat adat yang mana? Masyarakat adat dapat tembak. Itu masyarakat adat yang punya tanah, hutan air,” ujarnya.

Koordinator aksi, Apei Tarami, juga menyoroti keterlibatan pemerintah daerah dan sejumlah lembaga dalam forum tersebut. Menurut dia, keterlibatan berbagai pihak berpotensi memberikan legitimasi terhadap program pembangunan yang masih dipersoalkan sebagian masyarakat adat.

“Kita bisa lihat, keterlibatan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga ini justru melegitimasi proyek strategis nasional yang merampas tanah adat. Proyek cetak sawah hingga perkebunan pangan tidak menjamin hak masyarakat adat. Justru tanah-tanah mereka yang diambil,” kata Apei dalam aksi tersebut.

Selain agenda pembangunan, demonstran mempertanyakan proses pemetaan wilayah adat di Kabupaten Sorong. Mereka meminta kejelasan mengenai akses masyarakat terhadap data pemetaan serta bagaimana data tersebut digunakan dalam perencanaan pembangunan.

Massa juga mempertanyakan keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan lembaga internasional dalam PAPEDA Summit 2026. Mereka meminta setiap organisasi menjelaskan bentuk keterlibatan serta manfaat program bagi masyarakat adat.

Salah satu persoalan yang disampaikan massa berkaitan dengan pencantuman logo organisasi dalam materi kegiatan. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) disebut dalam pernyataan demonstran yang menduga logonya digunakan tanpa persetujuan.

Namun, tudingan tersebut merupakan pernyataan yang disampaikan massa dalam aksi dan belum dapat dipandang sebagai fakta yang telah terbukti. Demikian pula penyebutan sejumlah organisasi tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh organisasi tersebut memiliki sikap atau keterlibatan yang sama terhadap kebijakan pembangunan yang dipersoalkan demonstran.

Di tengah tuntutan pembubaran forum, Ketua Panitia PAPEDA Summit 2026, Julian Kelly Kambu, menemui massa dan menerima aspirasi yang disampaikan.

Kambu mengatakan panitia menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat serta membuka ruang bagi penyampaian gagasan terkait pelaksanaan pembangunan di Tanah Papua.

“Aspirasi mereka kita akan tampung. Kalau memang ada teman-teman yang punya aspirasi, konsep [silahkan disampaikan]. Tidak ada yang tersembunyi. Kita kawal sama-sama. Kalau memang ada point bisa disampaikan. Kalau bukan untuk masyarakat adat, ini hampir semua masyarakat adat yang hadir. kehadiran mereka dengan membawa potensi-potensi lokal mereka,” kata Kambu.

Menurut Kambu, PAPEDA Summit merupakan forum untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam membahas persoalan pembangunan Papua. Pembahasan mencakup lingkungan, sosial, ekonomi, kepemimpinan, kebijakan, serta isu karbon biru dan karbon hijau.

“Ini kan semua peserta masyarakat adat. Ini kan ruang diskusi [Membicarakan] masalah karbon biru, karbon hijau. masalah kepemimpinan dan kebijakan, lingkungan, sosial, ekonomi. Ini ruang kita diskusi mengumpulkan konsep, ide dan gagasan. Kedepan kita ubah. Kalau ada hal yang penting untuk kita usulkan ada perubahan kebijakan termasuk teman-teman buat aksi,” ujarnya.

PAPEDA Summit 2026 tetap dilanjutkan meskipun massa meminta kegiatan dihentikan. Forum tersebut berlangsung selama tiga hari, 2–4 September 2026, di Kota Sorong.

Penyelenggara mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, dan mitra pembangunan dari berbagai wilayah Tanah Papua. Perlindungan hak masyarakat adat, kelestarian hutan dan ekosistem laut, pembangunan berkelanjutan, serta penguatan ekonomi lokal menjadi bagian dari agenda forum.

Pada hari pertama, peserta membahas konsolidasi kebijakan pusat dan daerah, tata kelola pembangunan, implementasi komitmen iklim, serta penataan kembali pembangunan berbasis alam.

Sementara itu, massa bertahan di sekitar lokasi hingga malam hari. Aparat TNI dan Polri tetap melakukan pengamanan untuk mencegah benturan.

Setelah situasi terkendali, massa akhirnya membubarkan diri secara tertib.

Aksi tersebut kini menempatkan PAPEDA Summit 2026 pada satu pertanyaan yang sulit dihindari: sejauh mana agenda pembangunan berkelanjutan benar-benar mampu menjawab tuntutan perlindungan tanah, hutan, dan hak masyarakat adat di Tanah Papua? Bagi panitia, forum tersebut merupakan ruang dialog untuk merumuskan gagasan dan kebijakan. Bagi demonstran, legitimasi pembangunan tidak cukup dibangun melalui forum, tetapi harus dibuktikan melalui perlindungan hak dan manfaat yang dirasakan masyarakat adat di lapangan.

Editor : Hanny Wijaya