Raja Ampat Wajah Dunia, BP3KP Papua II Dorong Rumah Layak Huni Tanpa Pungli

Baca Juga

Operasi Lilin Dofior 2025: Polda Papua Barat Daya Fokus Amankan Nataru hingga Wisata Raja Ampat

WAISAI, iNewssorongraya.id — Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua Wilayah II, Stenly I. Tangkere, menegaskan percepatan pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Raja Ampat menjadi perhatian khusus pemerintah. Daerah wisata berskala internasional itu dinilai harus memiliki kualitas permukiman yang sejalan dengan citranya sebagai salah satu wajah Indonesia di mata dunia.

Penegasan itu disampaikan Stenly dalam pertemuan bersama perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Pertemuan tersebut membahas sejumlah program perumahan dan kawasan permukiman yang akan digulirkan di Raja Ampat serta wilayah sekitar.

Stenly mengatakan BP3KP Papua II tidak hanya menyiapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSP. Pemerintah juga membuka ruang untuk program pembangunan rumah susun, penanganan kawasan kumuh, serta rumah khusus bagi wilayah rawan bencana.

Baca Juga

JMSI Papua Barat Daya Dilantik, Tokoh Adat: Pers Mitra Strategis Pemerintah dan Penjaga Alam Papua

"Menurut Stenly Komisi V adalah mitra kementerian di bidang ini. Dalam hal penganggaran, kami bekerja sama erat dalam pendampingan kegiatan. Usulan program seperti BSP ini muncul dari aspirasi yang disampaikan, di mana Komisi V meminta kementerian untuk mengakomodirnya.

Selain itu, ada juga usulan yang datang dari pemerintah daerah maupun kementerian lain.Intinya, seluruh langkah ini adalah wujud dukungan kami terhadap program prioritas Bapak Presiden, yaitu penyediaan 3 juta rumah layak huni bagi masyarakat," jelas Stenly I. Tangkere.

Menurut Stenly, Raja Ampat memiliki posisi strategis karena menjadi tujuan utama wisatawan mancanegara yang masuk melalui Kota Sorong. Karena itu, pembangunan permukiman warga tidak boleh tertinggal dari kemajuan sektor pariwisata daerah tersebut.

Baca Juga

Kisah Mama Alfonsina Mandurun : Menyulam Harapan Lewat Anyaman Topi Manta dan Topi Gelombang

"Stenly juga menambahkan, Kami sangat mengapresiasi kehadiran perwakilan pemerintah provinsi dan daerah. Raja Ampat itu wajah dunia, sehingga kami berharap pemerintah daerah dan masyarakat bersatu mendukung program ini.

Target kami adalah mengubah rumah-rumah tidak layak huni menjadi tempat tinggal yang sehat dan layak, sesuai harapan Bapak Presiden dan Bapak Menteri," tambahnya.

BP3KP Papua II menyebut Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan perhatian lebih besar kepada wilayah Papua dan Maluku Utara. Untuk wilayah tersebut, target bantuan diarahkan sekitar 500 unit per kabupaten dan dilaksanakan secara bertahap.

Baca Juga

Raja Ampat Menatap Dunia: Robert Joppy Kardinal Dukung Lahirnya Kampung Wisata Modern di Teluk Kabuy

Besaran bantuan bagi masyarakat Papua juga lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Nilainya berkisar Rp25 juta hingga Rp40 juta per unit, bergantung pada lokasi dan tingkat kebutuhan perbaikan rumah. Sementara itu, bantuan serupa di sejumlah daerah lain rata-rata berada di kisaran Rp20 juta per unit.

Namun, Stenly menekankan seluruh bantuan harus melalui proses ketat. Pemerintah daerah perlu melakukan pendataan, verifikasi kelayakan, penyusunan berita acara hasil verifikasi, pengajuan ke pusat, hingga penerbitan surat keputusan. Mekanisme itu diperlukan agar program tepat sasaran.

"Kami tekankan hal yang paling penting: Program ini GRATIS, tanpa pungutan apapun. Tidak boleh ada pungli atau potongan sepeser pun. Jika ada pihak yang meminta bayaran atas nama program ini, mohon jangan diberikan dan segera laporkan kepada kami. Pimpinan kami menegaskan bahwa bantuan harus diterima masyarakat secara utuh," tegasnya.

Baca Juga

Bom Waktu di Pulau Kawei: Warga Adat Lawan Greenpeace, Pemerintah Dipaksa Cari Jalan Tengah

Stenly juga meminta masyarakat penerima bantuan menggunakan dana dan bahan bangunan secara bertanggung jawab. Bantuan stimulan, kata dia, harus benar-benar dipakai untuk memperbaiki atau menyelesaikan pembangunan rumah, bukan hanya mengumpulkan material tanpa tindak lanjut.

"Kami harapkan masyarakat memberikan data yang jujur dan sesuai aturan, agar bantuan benar-benar jatuh ke tangan yang sangat membutuhkan dan layak dibantu. Tujuannya satu: agar tidak ada lagi warga yang tinggal di rumah bocor, fasilitas sanitasi buruk, atau tempat tinggal yang tidak aman. Semua berhak mendapatkan hunian yang layak," Pungkas",Kepala BP3KP Papua II.

Program perumahan di Raja Ampat menjadi ujian penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Di balik pesona wisata kelas dunia, kualitas hunian warga tetap harus menjadi ukuran nyata keberhasilan pembangunan.

Editor : Chanry Suripatty