Aksi Protes Pemuda Adat Papua Tolak Program Cetak Sawah 12.000 Hektare di Kabupaten Sorong

SORONG, iNewssorongraya.id — Gelombang penolakan terhadap rencana program percepatan cetak sawah tahun 2026 di Provinsi Papua Barat Daya terus menguat. Pemuda Adat Papua Bersama Sagu menolak rencana pencetakan sawah berskala besar sekitar 12.000 hektare di Kabupaten Sorong karena dinilai mengancam tanah adat, hutan sagu, dan ruang hidup masyarakat adat.

Penolakan itu disampaikan saat massa aksi melakukan protes langsung dalam kegiatan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan cetak sawah tahun anggaran 2026 di salah satu ruang rapat Vega Prime Hotel & Convention, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa, 2 Juni 2026.

Pemuda adat Papua berpakaian adat memprotes program cetak sawah di Kabupaten Sorong dalam forum sosialisasi di Vega Hotel Kota Sorong.

Kegiatan tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Kelas I Jayapura.

Massa aksi yang tergabung dalam Pemuda Adat Papua Bersama Sagu membawa sejumlah pesan penolakan. Mereka menyuarakan slogan, antara lain “Stop Cetak Sawah”, “Ketahanan Pangan Bukan Hanya Padi”, “Sagu Itu Makanan Pokok”, “Budayakan Tanam Sagu Bukan Padi”, “Sagu Itu Ketahanan Pangan Kami”, “Sagu Itu Masa Depan Kami”, “Sagu adalah Identitas Kami”, “Tolak Program Cetak Sawah di Atas Tanah Adat”, dan “Padi Bukan Makanan Pokok Kami”.

Pemuda adat Papua berpakaian adat memprotes program cetak sawah di Kabupaten Sorong dalam forum sosialisasi di Vega Hotel Kota Sorong.

Koordinator aksi, Wespa P Gombo, menyatakan program cetak sawah tersebut tidak boleh dipaksakan tanpa keterlibatan penuh masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat. Ia menilai kebijakan itu tidak transparan dan berpotensi merampas tanah adat.

“Melalui aksi ini kami Pemuda Adat Bersama Sagu, menyampaikan kepada seluruh Masyarakat Adat Papua untuk mengorganisir diri dan menolak program cetak sawah ambisi pemerintah yang tidak menghormati pangan lokal yang telah lama ada di tanah papua sebelum adanya beras,” ujar Wespa.

Wespa juga menyoroti proses perencanaan program yang menurutnya belum melibatkan masyarakat adat secara memadai.

“Ia juga menyoroti program cetak sawah yang dinilai tidak transparan dan tidak ada keterlibatan masyarakat pemilik hak ulayat yang di targetkan,maka itu masyarakat adat harus bersikap tegas menolak program cetak sawah yang merampas tanah adat,” ungkap Wespa P Gombo.

Pemuda adat Papua berpakaian adat memprotes program cetak sawah di Kabupaten Sorong dalam forum sosialisasi di Vega Hotel Kota Sorong.

Dalam pernyataan sikap tertulis, Pemuda Adat Papua Bersama Sagu menyatakan tanah, hutan, rawa, dan hamparan sagu merupakan ruang hidup yang tidak terpisahkan dari identitas, budaya, ekonomi, serta keberlangsungan hidup masyarakat adat Papua.

Mereka menilai program cetak sawah berskala besar berpotensi mengalihfungsikan kawasan hutan, lahan basah, dan hamparan sagu yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat. Program tersebut juga dinilai dapat mengancam habitat penting bagi keanekaragaman hayati Papua.

Pemuda Adat Papua Bersama Sagu menegaskan bahwa kebijakan pembangunan yang menyangkut tanah dan wilayah adat harus memperoleh persetujuan bebas, didahului informasi lengkap, serta melibatkan masyarakat adat secara penuh. Mereka menilai pengembangan sawah skala besar tanpa mekanisme tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap hak masyarakat adat.

Pemuda adat Papua berpakaian adat memprotes program cetak sawah di Kabupaten Sorong dalam forum sosialisasi di Vega Hotel Kota Sorong.

Selain menolak program cetak sawah, mereka mendesak pemerintah pusat dan daerah menetapkan kebijakan perlindungan hutan sagu sebagai sumber pangan lokal strategis masyarakat adat Papua. Pemerintah juga diminta memprioritaskan penguatan pangan lokal berbasis sagu, keladi, petatas, pisang, dan sumber pangan tradisional lainnya.

Dalam tuntutannya, Pemuda Adat Papua Bersama Sagu mendesak Gubernur Papua Barat Daya, DPR Papua Barat Daya, Majelis Rakyat Papua Papua Barat Daya, dan pemerintah kabupaten di wilayah itu untuk berpihak kepada masyarakat adat serta melindungi hutan sagu sebagai warisan hidup generasi Papua.

Mereka juga meminta Presiden Republik Indonesia dan pemerintah daerah menghentikan proyek cetak sawah tahun 2026 di Provinsi Papua Barat Daya.

“Sagu adalah identitas kami. Sagu adalah ketahanan pangan kami. Sagu adalah masa depan kami,” demikian seruan bersama dalam pernyataan sikap tersebut.

Pemuda adat Papua berpakaian adat memprotes program cetak sawah di Kabupaten Sorong dalam forum sosialisasi di Vega Hotel Kota Sorong.

Hingga saat ini, Redaksi iNewssorongraya masih mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak pemerintah daerah maupun Kementerian Pertanian terkait penolakan tersebut. Namun, Pemuda Adat Papua Bersama Sagu menegaskan akan terus mengawal isu ini karena menyangkut tanah adat, pangan lokal, dan keberlanjutan hidup masyarakat adat Papua.

Editor : Hanny Wijaya