17 Tahun Kabupaten Maybrat: Bupati Murafer Beberkan Capaian Pembangunan di Tengah Efisiensi Anggaran
MAYBRAT, iNewssorongraya.id – Di usia ke-17, Kabupaten Maybrat tidak sekadar merayakan hari jadi, tetapi membuka realitas pembangunan yang masih timpang. Bupati Karel Murafer secara terbuka memaparkan capaian sekaligus mengakui keterbatasan fiskal yang membayangi arah pembangunan daerah, terutama dalam upaya keluar dari ketertinggalan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Maybrat digelar melalui upacara di Faitmayaf, Senin (4/5/2026), yang dihadiri Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, jajaran pemerintah daerah, unsur forkopimda, serta tokoh masyarakat. Momentum ini menjadi ruang refleksi atas perjalanan daerah hasil pemekaran yang masih berjuang mengejar pemerataan pembangunan.
“Tanggal 3 Mei merupakan momentum bersejarah bagi seluruh masyarakat, di mana 17 tahun Kabupaten Maybrat lahir sebagai wujud perjuangan bersama,” ujar Karel Murafer dalam sambutannya.

Pemerintah Kabupaten Maybrat menempatkan pembangunan infrastruktur dasar sebagai instrumen utama membuka keterisolasian wilayah. Dalam laporan capaian 2025, pengaspalan sembilan ruas jalan di kawasan ibu kota Faitmayaf menjadi simbol penguatan pusat pemerintahan.
Di luar pusat kota, pembangunan diarahkan ke wilayah pinggiran melalui proyek strategis seperti jembatan Kumurkek–Aitinyo Utara, peningkatan jalan Ayata–Aisa, serta pembukaan konektivitas antar distrik seperti Mare dan Ayamaru. Pola ini menunjukkan fokus kebijakan pada pembukaan akses distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Bahkan, pembangunan jalan menuju kawasan wisata Mosmun mulai mengindikasikan adanya orientasi ekonomi jangka panjang, meskipun masih dalam tahap awal.

Namun, pendekatan pembangunan yang ditempuh masih bersifat ekspansif—membuka akses baru—ketimbang intensif dalam meningkatkan kualitas layanan di wilayah yang telah berkembang. Konsekuensinya, ketergantungan terhadap anggaran publik tetap tinggi.
Selain infrastruktur jalan, intervensi pemerintah juga menyasar kebutuhan dasar seperti penyediaan air bersih melalui pembangunan sumur bor dan fasilitas MCK di sejumlah distrik, termasuk Mare Selatan dan Ayamaru Utara.
Langkah ini menunjukkan adanya prioritas pada layanan minimum. Namun, tidak adanya indikator kuantitatif terkait cakupan layanan membuat efektivitas program sulit diukur secara komprehensif.
Kondisi ini menegaskan bahwa pembangunan masih berada pada tahap pemenuhan kebutuhan dasar, bukan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.

Di sektor pendidikan, pemerintah mulai menggeser fokus pada penguatan sumber daya manusia. Sebanyak 317 mahasiswa menerima bantuan studi akhir dengan total anggaran Rp2 miliar. Program ini mencakup bidang strategis seperti kedokteran dan penerbangan.
Selain itu, penyediaan asrama mahasiswa di Manokwari dan bantuan biaya hidup di kota-kota studi menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pendidikan generasi muda Maybrat.
Pendekatan ini dinilai krusial, mengingat pembangunan fisik tanpa dukungan kapasitas manusia berpotensi tidak optimal dalam jangka panjang.
Di tengah berbagai capaian, pemerintah daerah tidak menutup fakta adanya tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi ini memaksa pemerintah melakukan prioritisasi ketat dalam setiap program pembangunan.
“Walaupun di tengah perjalanan kami mengalami efisiensi anggaran yang terbatas, tetapi kita tetap mampu menorehkan berbagai capaian pembangunan,” kata Karel.

Pernyataan tersebut mencerminkan dilema klasik daerah otonom baru: kebutuhan pembangunan tinggi, tetapi kapasitas fiskal terbatas. Dalam situasi ini, infrastruktur tetap menjadi pilihan karena dampaknya terlihat langsung secara sosial dan politik.
Di balik pembangunan yang terus berjalan, pemerintah daerah mengakui adanya ketimpangan antarwilayah yang belum terselesaikan. Layanan publik masih belum merata, terutama di distrik terpencil.
“Masih ada yang belum optimal seperti kesenjangan wilayah dan pelayanan publik yang belum merata,” ujar Karel.
Pengakuan ini menjadi indikator penting bahwa fase pembangunan Maybrat mulai bergeser. Setelah membuka akses, tantangan berikutnya adalah meningkatkan kualitas layanan dan memastikan pemerataan manfaat pembangunan.
Memasuki usia ke-17, Maybrat berada pada fase transisi pembangunan. Infrastruktur telah membuka konektivitas, tetapi belum sepenuhnya menciptakan kesejahteraan yang merata.
Tema “Maybrat yang Aman, Maju, Mandiri dan Sejahtera” masih menjadi target normatif yang memerlukan konsolidasi kebijakan lintas sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan.

Moto daerah “Nehaf Sau Bonot Sau” mempertegas pentingnya kebersamaan dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dengan keterbatasan fiskal yang masih membayangi, tantangan utama ke depan bukan lagi pada kuantitas pembangunan, melainkan efektivitasnya dalam mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata.
Editor : Hanny Wijaya