Kantor DPRP Papua Barat Daya Lumpuh Total Akibat Pemalangan Keluarga Tersangka Korupsi

SORONG KOTA, iNewsSorongraya.id — Aksi pemalangan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya memanas setelah keluarga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan seragam DPRP Papua Barat Daya menutup total akses masuk gedung Sekretariat Dewan, Jumat (9/1/2026).

Massa yang berasal dari keluarga dan kerabat tersangka berinisial IWK melakukan blokade dengan menggembok pintu utama kantor DPRP, membakar ban, serta memasang spanduk tuntutan bernada keras kepada aparat penegak hukum.

Aksi tersebut dipicu oleh penahanan IWK, Direktur perusahaan rekanan pengadaan pakaian dinas DPRP PBD, yang dinilai keluarga dilakukan secara tidak adil dan tidak menyentuh pihak lain yang diduga terlibat.

Massa aksi secara terbuka menuding adanya ketimpangan penegakan hukum dalam penanganan kasus yang ditaksir merugikan negara hingga ratusan juta rupiah tersebut. Mereka menduga hanya satu pihak yang dikorbankan, sementara aktor lain belum tersentuh hukum.

Spanduk bertuliskan “Kapolresta Sorong Kota Jangan Sembunyikan Bendahara dan Ketua DPRP Papua Barat Daya” dibentangkan tepat di pintu masuk gedung DPRP sebagai simbol tuntutan keterbukaan proses hukum.

“Saudara kami hanya dipinjam pakai perusahaannya, tetapi justru ditetapkan sebagai tersangka. Sementara pihak lain yang diduga terlibat belum diperiksa,” ujar salah satu orator di lokasi aksi.

Koordinator aksi, Isak Kambu, dalam pernyataan tertulis yang ditujukan kepada Kapolda Papua Barat Daya melalui Polresta Sorong Kota, menyampaikan tiga tuntutan utama. Salah satunya adalah pembebasan IWK sejak 9 Januari 2026.

Menurut keluarga, penahanan tersebut berpotensi menggagalkan masa depan IWK yang tengah menyiapkan pemberkasan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Maybrat.

“IWK ini korban. Ia baru diterima sebagai CPNS dan perlu dibebaskan agar dapat melengkapi seluruh persyaratan administrasi,” kata Maikel Kambuaya dalam orasinya.

Aksi ini tidak hanya bernuansa politik dan hukum, tetapi juga sarat simbol adat. Massa meletakkan seekor babi berukuran besar tepat di depan pintu masuk kantor DPRP sebagai bentuk pemalangan adat khas masyarakat Maybrat.

Dalam tradisi setempat, pemalangan menggunakan babi merupakan simbol larangan keras dan tuntutan serius yang harus segera diselesaikan. Langkah tersebut menandai bahwa persoalan ini dianggap telah menyentuh harga diri dan keadilan keluarga.

Pantauan di lapangan menunjukkan aparat keamanan berjaga di sekitar lokasi untuk memastikan situasi tetap kondusif, meskipun aktivitas perkantoran lumpuh sementara.

Dalam surat aspirasi yang dibacakan di lokasi, massa menyatakan akan melanjutkan aksi demonstrasi dan pemalangan ke kantor Polresta Sorong Kota jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti.

“Apabila permintaan kami tidak ditanggapi, maka kami akan tetap melakukan demo dan pemalangan terhadap Kantor DPRP dan Kantor Polisi Kota Sorong sampai anak kami dibebaskan,” tulis Isak Kambu dalam pernyataan resmi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DPR Provinsi Papua Barat Daya maupun kepolisian terkait tuntutan massa dan tudingan keterlibatan pejabat internal dewan.

Kasus dugaan korupsi pengadaan seragam DPRP Papua Barat Daya kini menjadi sorotan publik, tidak hanya karena nilai kerugian negara, tetapi juga karena munculnya tuntutan transparansi dan kesetaraan hukum. Perkembangan penanganan perkara ini akan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan lembaga legislatif daerah.

Editor : Hanny Wijaya