Kuota OAP Minim di Rekrutmen Polri di Polda PBD, Aktivis Anti Korupsi Desak Kapolri Turun Tangan

SORONG KOTA, iNewssorongraya.id — Minimnya kuota Orang Asli Papua (OAP) dalam penerimaan Calon Bintara Polri dan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) di Polda Papua Barat Daya menuai sorotan keras. Tokoh muda sekaligus aktivis antikorupsi Papua Barat Daya, Andrew Warmasen, mendesak Kapolri memberi perhatian khusus atas pola rekrutmen yang dinilai tidak sejalan dengan semangat Otonomi Khusus (Otsus).

Andrew menilai hasil seleksi tahun 2025 menunjukkan anomali serius, terutama pada jalur Bintara Brimob dan SIP, yang disebutnya minim meloloskan putra-putri OAP. Padahal, menurut dia, kebijakan afirmatif bagi OAP telah lama menjadi atensi pimpinan Polri di Tanah Papua.
“Yang kami tahu, kuota itu sudah mendapat perhatian khusus dari Bapak Kapolri. Tapi kenyataannya pada 2025 ini, informasi yang kami terima justru sangat minim adik-adik OAP yang lolos Bintara Brimob. Ini ada apa?” ujar Andrew Warmasen, Selasa (29/12/2025).

Ia juga menyoroti seleksi calon perwira Polri dari jalur SIP. Dari peserta OAP Bintara Polri di jajaran Polda Papua Barat Daya yang mengikuti seleksi, Andrew menyebut tidak satu pun dinyatakan lulus. “Dari sekian adik-adik OAP yang ikut seleksi SIP, tidak ada satu pun yang lolos. Ini patut dipertanyakan,” tegasnya. 

Menurut Andrew, sebagai polda baru hasil pemekaran provinsi, Polda Papua Barat Daya semestinya menjadikan afirmasi OAP sebagai prioritas kebijakan. Ia menekankan bahwa kehadiran polda ini tidak terlepas dari mandat Otsus yang menjadi dasar pemberdayaan putra-putri asli Papua di institusi negara, termasuk Polri. 

“Ini polda baru. Harusnya lebih mengutamakan adik-adik OAP. Mereka punya kualitas yang baik. Saya ingatkan panitia daerah agar bekerja jujur dan transparan. Jangan sampai keadilan dipermainkan oleh pejabat di lingkungan polda,” katanya. 

Andrew turut menyebut figur pemimpin Polri di Papua yang dinilainya berhasil memperjuangkan afirmasi OAP, yakni Mathius D Fakiri. Saat menjabat Kapolda Papua, kata Andrew, Mathius Fakiri konsisten memperjuangkan penambahan kuota OAP dan menjadikannya kebijakan nyata.
“Itu contoh yang baik dan harus diteladani pimpinan Polri di Papua Barat Daya,” ujarnya. 

Meski demikian, Andrew mengaku tetap optimistis pimpinan Polda Papua Barat Daya menaruh perhatian terhadap persoalan ini. Ia menyebut Gatot Haribowo dan Semmy Thabaa memiliki komitmen, namun menduga adanya persoalan di level pelaksana teknis. “Saya optimis Kapolda dan Wakapolda memperhatikan hal ini. Tapi dugaan saya, ada permainan di level bawah sehingga kuota OAP menjadi sangat minim,” katanya. 

Atas kondisi tersebut, Andrew secara terbuka meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk turun tangan dan mengevaluasi sistem serta kuota rekrutmen di Polda Papua Barat Daya. Ia juga mendesak panitia daerah seleksi agar bekerja profesional, akuntabel, dan menjunjung prinsip transparansi.
“Saya berharap Bapak Kapolri memberi perhatian serius dan panitia daerah bekerja secara profesional. Rekrutmen Polri harus adil, bersih, dan berpihak pada mandat Otsus,” pungkasnya.

Editor : Hanny Wijaya