Kisruh Kepengurusan KAPP Papua Barat Daya, Thomas Baru Ancam Tempuh Jalur Hukum

KOTA SORONG, iNewssorongraya.id – Ketegangan dalam tubuh Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) di Provinsi Papua Barat Daya semakin memanas. Ketua KAPP versi Thomas Baru, yang juga pengusaha Papua asli, mengancam akan membawa polemik dualisme kepengurusan ini ke jalur hukum setelah merasa dilegalkan dan dipinggirkan oleh pemerintah daerah. Hal ini bermula setelah Kepala Kesbangpol, Selvi Sangkiek, secara tidak langsung menunjukkan keberpihakan pada pengurus KAPP yang baru dilantik, tanpa sepengetahuan pengurus aktif yang dipimpin oleh Thomas Baru.

Pada Selasa, 5 Agustus 2025, sejumlah pengurus KAPP dari Provinsi Papua Barat Daya dan Kota Sorong mendatangi kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai sikap lembaga tersebut terkait pengurusan KAPP yang sah. Setelah menunggu berjam-jam, Kepala Kesbangpol Selvi Sangkiek akhirnya bersedia menemui mereka dalam pertemuan tertutup. Namun, pertemuan tersebut justru memicu kekecewaan yang mendalam.

"Kami datang dengan itikad baik, tapi yang kami terima hanya permintaan untuk bertemu dengan pihak yang menggelar pelantikan sepihak itu. Ini seperti tidak mengakui kami sebagai pengurus sah," tegas Thomas Baru, Ketua KAPP Provinsi Papua Barat Daya, dengan nada kecewa.

Masalah ini semakin memanas setelah diketahui bahwa Kesbangpol terlibat dalam pelantikan pengurus KAPP yang baru, yang berlangsung di sebuah hotel di Kota Sorong, beberapa waktu lalu. Tanpa adanya pemberitahuan atau koordinasi dengan pengurus KAPP yang aktif saat ini, acara pelantikan tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu.

Menurut Thomas, tindakan tersebut menunjukkan keberpihakan Kesbangpol terhadap kepengurusan yang baru, dan membuat posisi mereka semakin tidak jelas di mata masyarakat. "Kesbangpol tanpa ragu hadir dalam acara pelantikan tersebut, tanpa sepengetahuan kami yang sah sebagai pengurus aktif," tambah Thomas.

Merasa dilegalkan dan dipinggirkan oleh negara, Thomas Baru dan pengurus KAPP lainnya tidak tinggal diam. Mereka berencana untuk membawa permasalahan ini ke jalur hukum guna menegakkan kebenaran dan menghapus stigma "KAPP abal-abal" yang kini berkembang di masyarakat.

"Kami akan gugat secara hukum. Kami ingin hanya ada satu KAPP yang sah. Kalau tidak, ini akan membahayakan masa depan pengusaha asli Papua," ujar Thomas dengan tegas, menunjukkan keseriusannya dalam menuntut keadilan bagi kepengurusan KAPP yang sah.

Kisruh ini menjadi sorotan karena menunjukkan betapa pentingnya kejelasan dan legitimasi dalam sebuah organisasi, apalagi yang berkaitan dengan kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat asli Papua. Thomas Baru mengingatkan bahwa polemik ini tidak hanya berdampak pada kepengurusan KAPP saja, namun juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi di Papua Barat Daya, khususnya bagi para pengusaha asli Papua yang selama ini berjuang untuk mempertahankan eksistensinya.

Kisruh ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda, dan semua pihak kini menantikan langkah hukum yang akan diambil oleh Thomas Baru dan pengurus KAPP Papua Barat Daya. Masyarakat pun terus menunggu perkembangan selanjutnya, dengan harapan agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara adil dan transparan. Dengan ancaman jalur hukum yang kini dilayangkan, masa depan KAPP di Papua Barat Daya akan sangat bergantung pada keputusan yang diambil oleh pihak-pihak terkait.

Editor : Chanry Suripatty