Setop Kriminalisasi Politik, Presiden Prabowo: Saya Tak Mau Hukum Jadi Alat Serang
JAKARTA, iNewsSorongraya.id - Dalam pidato kuncinya di acara Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026), Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekadnya untuk membangun supremasi hukum yang bersih dan tidak tebang pilih.
Dengan nada bicara yang mantap, ia memperingatkan agar hukum tidak sekali-kali disalahgunakan sebagai instrumen politik untuk menyerang atau menjatuhkan pihak lawan.
"Kita bertekad, patuhi hukum! Tidak ada kompromi. Namun, tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai sebagai alat untuk 'mengerjain' lawan politik. Dan saya sudah buktikan komitmen saya soal ini," tegas Prabowo di hadapan para hadirin.
Presiden Prabowo menekankan bahwa sebagai pemegang mandat rakyat, ia bertanggung jawab memastikan setiap proses hukum berjalan di atas prinsip keadilan yang murni. Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk menggunakan kewenangan konstitusional, seperti amnesti dan abolisi, apabila mencium adanya ketidakadilan dalam sebuah perkara.
Baginya, integritas pengadilan adalah harga mati. Ia menuntut standar pembuktian yang sangat tinggi dalam setiap putusan hukum, yakni harus berlandaskan prinsip beyond a reasonable doubt. Artinya, sebuah vonis tidak boleh dijatuhkan jika masih menyisakan keraguan sedikit pun terhadap kesalahan terdakwa.
"Jika masih ada kemungkinan bahwa terdakwa tidak bersalah, kita tidak boleh memberikan keputusan final yang merugikan mereka," imbuhnya.
Bagi Presiden, kepastian hukum bukan sekadar urusan teknis peradilan, melainkan fondasi utama bagi stabilitas nasional. Ia percaya bahwa kemajuan berkelanjutan sebuah negara mustahil dicapai tanpa sistem hukum yang bersih dan transparan.
"Saya ingin ada rule of law dan kepastian hukum di Indonesia. Hanya dengan itulah kita bisa menjamin ketenangan bagi rakyat," ujar Prabowo.
Menutup pidatonya, ia berbagi refleksi dari hasil pembelajarannya terhadap sejarah peradaban dunia. Prabowo menyimpulkan bahwa kunci keberhasilan sebuah bangsa terletak pada pemerintahan yang memiliki integritas tinggi. Rakyat, menurutnya, berhak merasa aman dan terlindungi dalam sebuah tatanan masyarakat yang pemerintahnya bersih serta adil.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta