10 Tahun Mangkrak, Pustu Pulau Soop Disorot: DPRD Desak Pemerintah Aktifkan Layanan Kesehatan

SORONG, iNewssorongraya.id – Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kelurahan Soop, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong, Papua Barat Daya, dibiarkan terbengkalai tanpa fungsi pelayanan kesehatan selama hampir satu dekade. Kondisi ini memicu keluhan warga yang harus menempuh jalur laut demi mendapatkan layanan medis dasar.

Akibat tidak berfungsinya Pustu tersebut, warga Pulau Soop terpaksa menyeberang ke Pulau Doom atau ke daratan Kota Sorong menggunakan perahu motor tempel dengan biaya sewa mencapai Rp300 ribu, bahkan lebih. Kondisi ini kerap menyulitkan, terutama bagi pasien dalam kondisi darurat seperti ibu melahirkan.

"Sudah sekitar 10 tahun bangunan ini tidak digunakan. Kalau ada yang sakit atau mau melahirkan, kami harus sewa perahu ke Doom atau ke kota," ungkap salah satu warga Soop, Rabu (23/4/2025).

Warga juga mengungkapkan bahwa bangunan Pustu sempat difungsikan sementara sebagai pos keamanan oleh TNI Angkatan Laut, namun hanya dalam kurun waktu beberapa bulan. Selebihnya, gedung tersebut dibiarkan kosong dan tidak terawat.

Dari pantauan di lokasi, bangunan Pustu Kelurahan Soop tampak masih kokoh. Namun, pagar setinggi sekitar dua meter yang mengelilinginya dipenuhi oleh semak belukar, mencerminkan ketidakpedulian terhadap aset publik yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

DPRD Sorong Minta Pemerintah Segera Bertindak

Pustu di Kelurahan Pulau Soop, Kota Sorong yang 10 tahun tak berfungsi.

Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Sorong, Joungky Souisa, menyatakan keprihatinannya. Ia menilai keberadaan fasilitas kesehatan yang dibangun dengan anggaran negara namun tidak digunakan merupakan bentuk pemborosan anggaran yang tidak dapat ditoleransi.

"Ini sangat mubazir. Gedung sudah dibangun menggunakan dana besar, tapi tenaga kesehatan tidak ada, pelayanan tidak berjalan. Ini harus segera dibenahi," tegas Joungky.

Ia berjanji akan membawa temuan ini dalam evaluasi materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024. Pemeriksaan akan difokuskan untuk memastikan apakah laporan penggunaan anggaran sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

"Kami akan cek apakah yang dilaporkan pemerintah dalam LKPJ itu faktual atau hanya sekadar di atas kertas," ujarnya.

Lebih lanjut, Joungky mendesak Dinas Kesehatan Kota Sorong untuk segera menempatkan tenaga medis di Pustu Kelurahan Soop agar warga tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar.

"Kami berharap pemerintah segera mencermati persoalan ini dengan serius. Hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan tidak boleh diabaikan," tutup Joungky.

Harapan Masyarakat: Pustu Soop Kembali Aktif

Warga Kelurahan Soop berharap pemerintah kota segera mengaktifkan kembali Pustu tersebut. Mereka menilai keberadaan fasilitas kesehatan di wilayah mereka bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan sebuah keharusan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan warga di pulau terluar Kota Sorong tersebut.

Editor : Chanry Suripatty