TNI Imbau Semua Pihak Hormati Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kasus Penganiayaan di Sorong

Sorong, iNewssorongraya.id – TNI Angkatan Darat menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan terkait dugaan keterlibatan oknum anggotanya dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya Abner Kareth di Sorong, Papua Barat Daya. Dalam pernyataan resminya, TNI mengimbau seluruh pihak untuk menghormati asas praduga tak bersalah selama proses hukum masih berjalan.

Kapenrem 181/PVT, Mayor Inf. Bambang Triyono, menekankan bahwa TNI tidak akan menutup-nutupi atau menghalangi jalannya proses hukum jika terbukti ada anggota yang bersalah. “Kami TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, akan bertindak tegas apabila ada anggota yang terbukti melanggar hukum. Saat ini, kami masih menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh kepolisian, intelijen, dan Polisi Militer,” ujar Mayor Bambang dalam keterangannya.

Massa hadang rombongan Dandim 1802 Sorong dan Danrem 181 PVT. (FOTO: iNewssorongraya.id - CHAN)

Kasus ini bermula dari insiden yang terjadi pada Jumat (14/2/2025) malam, ketika seorang warga berinisial FK terlibat dalam keributan di sebuah kios di Kilometer 17, yang diketahui milik orang tua menantu seorang anggota TNI. Kejadian ini kemudian berujung pada dugaan keterlibatan beberapa oknum TNI dalam aksi kekerasan terhadap seorang pria berinisial AK, yang akhirnya meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSUD J.P. Wanane.

Kemarahan warga atas insiden ini memicu aksi pemblokiran jalan selama sembilan jam pada Minggu (16/2/2025), yang akhirnya dibuka setelah Wakapolda Papua Barat Daya, Kombes Pol. Semmy Ronny Tabhaa, turun langsung dan meminta massa untuk menghentikan aksi tersebut. Sebelumnya, upaya mediasi antara keluarga korban dan pihak TNI telah dilakukan di Mapolres Sorong, menghasilkan kesepakatan untuk menempuh penyelesaian dengan pendekatan hukum adat Papua serta penerapan hukum positif bagi pihak yang terbukti bersalah.

Aksi tegas namun humanis Wakapolda Papua Barat Daya,, Kombes Pol. Semmy Ronny Tabhaa saat berhadapan dengan massa. (FOTO : iNewssorongraya.id)

Kuasa hukum keluarga korban, Leonardo Idjie, mengkritik lambannya proses hukum dan mendesak agar aparat segera menangkap serta mengadili pelaku secara transparan. “Seharusnya jika ada pihak yang bersalah, mereka diserahkan ke pihak berwenang, bukan dihakimi sendiri. Kami meminta agar keadilan ditegakkan dengan segera,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakapolda Papua Barat Daya, Kombes Pol. Semmy Ronny Tabhaa, memastikan bahwa penyelidikan akan dilakukan secara menyeluruh. “Kami sudah melakukan mediasi dengan keluarga korban dan akan menindaklanjuti kasus ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pertemuan lanjutan akan dilaksanakan pada 25 Februari 2025 guna mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat,” jelasnya.

Selain mengusut kasus ini, aparat keamanan juga menyoroti dampak aksi pemblokiran jalan terhadap masyarakat umum. Mereka mengingatkan bahwa tindakan seperti ini dapat menghambat aktivitas warga yang tidak terlibat dalam kejadian tersebut. “Banyak warga yang memiliki keperluan mendesak terhambat akibat blokade jalan ini. Kami berharap masyarakat tetap tenang dan mempercayakan penyelesaian kasus ini kepada aparat penegak hukum,” ujar Kombes Pol. Semmy.

Dengan akses jalan yang telah dibuka kembali, pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk menjaga ketertiban dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Komitmen untuk menegakkan keadilan secara transparan akan terus dikawal oleh aparat terkait, guna memastikan bahwa hukum tetap ditegakkan secara adil dan berimbang.

Editor : Hanny Wijaya