Masuk 10 Besar Nasional, Ini Strategi Jitu Gubernur Paulus Waterpauw Kendalikan Inflasi Daerah

SORONG, iNewsSorong.id - Pemeirntah Provinsi Papua Barat merupakan satu dari 10 Provinsi di Indonesia yang berhasil melakukan langkah pengendalian Inflasi daerah sesuai data yakni 3 persen, dari target 5 persen. Hal ini sesuai dengan capaian dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia. 

Dengan capaian tersebut, Kemenkeu memberikan dana insentif daerah (DID)  besarannya lebih dari Rp 10 miliar kepada 10 provinsi tersebut.

Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw saat menyampaikan paparan dalam rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi yang dipimpin Wamendagri, Senin (14/11/2022). (FOTO : iNewsSorong.id/HO - Tim Media PJGubPB)

Capaian tersebut tentunya bukan perkara mudah. Sejumlah langkah strategis dilakukan Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw bersama instansi teknis lainnya untuk mengendalikan laju inflasi di daerah. 

Keberhasilan ini diketahui saat rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) yang digelar secara virtual dan  dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, serta diikuti seluruh Kepala Daerah di Indonesia, Senin (14/11/2022).

Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, menjelaskan sejumlah terobosan telah dilakukan pihaknya sebagai salah satu Kepala Daerah di Indonesia, yang mampu mengendalikan inflasi dengan  keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.

"Terobosan tersebut di antaranya keterjangkauan harga dengan memonitoring harga harian pada 4 pasar di Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong. Dengan adanya monitoring harga, maka dapat terpantau dan tidak terjadi spekulasi harga di tingkat pedagang,” jelasnya.

Lanjut Waterpauw, menetapkan atau mengeluarkan standarisasi tarif ojek dalam kota di Kabupaten Manokwari oleh Persatuan Pejasa Roda Dua Manokwari dan tarif sementara angkutan umum dalam wilayah di Kabupaten Sorong.

Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw saat menyampaikan paparan dalam rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi yang dipimpin Wamendagri, Senin (14/11/2022). (FOTO : iNewsSorong.id/HO - Tim Media PJGubPB)

“Kami rutin melakukan sidak pasar dan operasi pasar untuk mencegah spekulasi harga ditingkat pedagang pengecer, termasuk kerja sama antar daerah bahan baku pakan ternak Bisnis to Bisnis dengan pelaku usaha di Provinsi Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta,” katanya.

Selain itu, kata Waterpauw, program Pasar murah juga dilakukan dalam menekan inflasi pada sejumlah kabupaten di antaranya Kabupaten Manokwari (di Arowi, Amban, dan Sowi Empat), di Kota Sorong (Halaman Kantor Walikota), di Kabupaten Sorong (Distrik Salawati dan Aimas), dengan menghadirkan paket sembako murah.

Ketersediaan Pasokan

Upaya yang dilakukan oleh Gubernur Papua Barat yaitu Gerakan Ketahanan Pangan (GERTAK Pangan) Provinsi Papua Barat , yang terdiri dari penanaman 2.000 bibit cabai di lahan replanting sawit di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari dalam rangka GNPIP, peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, merupakan aksi nyata dan extra effort dalam pengendalian inflasi pangan sisi hulu-hilir.

Kemudian dalam mendukung GNPIP, Pemkab Manokwari mencanangkan program “Gerakan Manokwari Menanam Tanaman Pangan Pendamping Beras“ bertempat di Kampung Weluri, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari dengan komoditas yang ditanam antara lain jagung, ubi kayu, ubi jalar dan talas (keladi).

Pencanangan Gerakan Tanam Padi Sawah Musim Tanam II 2022/2023 oleh Menteri Pertanian Prof. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH.,M.Si.,MH. bersama Pj. Gubernur Papua Barat Komjen Pol. (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si, seluas 700 hektar di Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari sebagai upaya dalam rangka mengantisipasi kebutuhan beras.

Rangkaian GNPIP dilaksanakan penanaman bibit cabai dan komoditas hortikultura lainnya di Daerah Susweni, Kabupaten Manokwari luas lahan penanaman 4 hektar dari rencana 43 hektar (10 Nov 2022) yang dikerjakan oleh 43 Organisasi Perangkat Daerah Pemda Provinsi Papua Barat , Tim Penggerak PKK Provinsi, KNPI dan Tim Pengendali Inflasi.

Termasuk memberikan bantuan BBM kepada nelayan sebanyak 50 liter/bulan/nelayan, memperkuat digitalisasi dan elektronisasi transaksi serta mendorong UMKM ke E-commerce.

“Kami merencanakan membangun cold storage dan pabrik es serta menginisiasi pengaktifan Tempat Pelelangan Ikan (TPI),” jelasnya.

Editor : Chanry Suripatty