WAISAI, iNewsSorongRaya.id — Pengembangan pariwisata Raja Ampat mulai diarahkan pada aturan yang lebih tegas agar investasi dan pertumbuhan usaha wisata tidak mengorbankan lingkungan maupun hak masyarakat lokal.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Lokakarya Pariwisata Berkelanjutan yang digelar Forum Mitra Pembangunan Berkelanjutan Raja Ampat. Forum ini mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, mitra pembangunan, akademisi dan pelaku usaha untuk menyusun agenda pengelolaan pariwisata yang lebih terukur.
Raja Ampat menghadapi tantangan seiring meningkatnya aktivitas wisata. Persoalan sampah, kerusakan terumbu karang akibat lego jangkar, kapal kandas, limbah cair dan konsentrasi wisatawan di lokasi tertentu menjadi indikator bahwa pertumbuhan sektor tersebut membutuhkan tata kelola yang lebih kuat.
Forum Mitra Pembangunan Berkelanjutan Raja Ampat dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Raja Ampat tahun 2026 sebagai ruang kolaborasi lintas pihak. Dalam lokakarya, peserta menyepakati 10 isu strategis yang mencakup tata kelola, daya dukung, ekologi, tata ruang, infrastruktur, masyarakat adat, ekonomi lokal, produk wisata, data dan monitoring, serta sumber daya manusia.
Namun, forum menetapkan tiga isu sebagai fokus pada tahun pertama, yaitu tata kelola, masyarakat adat dan ekonomi lokal.
Pilihan tersebut memperlihatkan bahwa agenda keberlanjutan Raja Ampat tidak hanya berkaitan dengan konservasi alam. Tata kelola industri wisata dan distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan destinasi.
Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa setiap kebijakan dan investasi harus memperhitungkan keberlanjutan lingkungan serta nilai budaya setempat.
“Melalui forum ini saya mengajak seluruh pemangku kepentingan menyelaraskan langkah. Mari pastikan setiap investasi kebijakan dan kegiatan tidak hanya memacu ekonomi tapi juga menjaga daya dukung lingkungan serta menghormati budaya Raja Ampat,” paparnya.
Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan menegaskan pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam menjaga keberlanjutan kawasan tersebut.
“Dengan terbentuknya Forum Mitra Pembangunan ini menegaskan komitmen kita bersama, keberlanjutan Raja Ampat adalah tanggung jawab kolektif. Melalui forum ini pemerintah, masyarakat adat, mitra pembangunan, akademisi, dan para pelaku usaha berkolaborasi memastikan agar setiap kemajuan di sektor pariwisata tidak mengorbankan kelestarian laut dan darat serta tetap menyejahterakan warga masyarakat sekitar,” ujarnya.
Raja Ampat Program Manager Konservasi Indonesia, Meidiarti Kasmidi, mengatakan forum telah menyepakati sejumlah program prioritas jangka pendek yang akan dijalankan secara bersama-sama.
“Melalui komitmen bersama yang dihasilkan pada forum ini, seluruh pemangku kepentingan menyepakati daftar program prioritas jangka pendek yang akan segera dilaksanakan secara kolaboratif. Pelantikan forum ini mempertegas bahwa perlindungan ekosistem laut dan peningkatan kesejahteraan warga Raja Ampat adalah tanggung jawab bersama,” kata Meidi.
Dari sisi masyarakat adat, Charlie Imbir menekankan bahwa laut dan hutan bukan sekadar aset wisata, melainkan warisan yang harus dipertahankan.
“Melalui kolaborasi pemerintah bersama para mitra dalam forum ini, kami berharap aktivitas wisata di Raja Ampat untuk tahun-tahun mendatang tetap menghormati tatanan adat, menjaga laut tetap bersih, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal,” tuturnya.
Sementara itu, Yani Mile menyatakan dukungan terhadap penerapan regulasi yang lebih ketat, terutama terhadap aktivitas kapal wisata. Namun, pengetatan aturan dinilai perlu berjalan beriringan dengan kepastian usaha.
“Keberlanjutan Raja Ampat ke depan tidak hanya soal menjaga ekosistem lautnya, tetapi juga merawat iklim usahanya. Ketika standar lingkungan bagi kapal wisata diterapkan secara tegas namun adil, serta pemerintah dan pelaku usaha dapat duduk bersama sebagai mitra—maka investasi pariwisata yang masuk akan tetap menarik sekaligus melindungi hak-hak masyarakat lokal.”
Dengan demikian, pekerjaan terbesar setelah forum bukan lagi sekadar menyepakati agenda, tetapi memastikan regulasi benar-benar diterapkan secara konsisten. Raja Ampat membutuhkan pariwisata yang tumbuh dengan aturan, bukan pertumbuhan yang kemudian memaksa alam dan masyarakat menanggung akibatnya.
Keberhasilan kebijakan ini pada akhirnya akan terlihat dari dua ukuran yang sama penting: ekosistem yang tetap terlindungi dan masyarakat lokal yang benar-benar merasakan manfaat ekonomi dari industri pariwisata.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
