WAISAI, iNewsSorongRaya.id — Pengembangan pariwisata Raja Ampat mulai diarahkan pada aturan yang lebih tegas agar investasi dan pertumbuhan usaha wisata tidak mengorbankan lingkungan maupun hak masyarakat lokal.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Lokakarya Pariwisata Berkelanjutan yang digelar Forum Mitra Pembangunan Berkelanjutan Raja Ampat. Forum ini mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, mitra pembangunan, akademisi dan pelaku usaha untuk menyusun agenda pengelolaan pariwisata yang lebih terukur.
Raja Ampat menghadapi tantangan seiring meningkatnya aktivitas wisata. Persoalan sampah, kerusakan terumbu karang akibat lego jangkar, kapal kandas, limbah cair dan konsentrasi wisatawan di lokasi tertentu menjadi indikator bahwa pertumbuhan sektor tersebut membutuhkan tata kelola yang lebih kuat.
Forum Mitra Pembangunan Berkelanjutan Raja Ampat dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Raja Ampat tahun 2026 sebagai ruang kolaborasi lintas pihak. Dalam lokakarya, peserta menyepakati 10 isu strategis yang mencakup tata kelola, daya dukung, ekologi, tata ruang, infrastruktur, masyarakat adat, ekonomi lokal, produk wisata, data dan monitoring, serta sumber daya manusia.
Namun, forum menetapkan tiga isu sebagai fokus pada tahun pertama, yaitu tata kelola, masyarakat adat dan ekonomi lokal.
Pilihan tersebut memperlihatkan bahwa agenda keberlanjutan Raja Ampat tidak hanya berkaitan dengan konservasi alam. Tata kelola industri wisata dan distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan destinasi.
Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa setiap kebijakan dan investasi harus memperhitungkan keberlanjutan lingkungan serta nilai budaya setempat.
“Melalui forum ini saya mengajak seluruh pemangku kepentingan menyelaraskan langkah. Mari pastikan setiap investasi kebijakan dan kegiatan tidak hanya memacu ekonomi tapi juga menjaga daya dukung lingkungan serta menghormati budaya Raja Ampat,” paparnya.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
