SORONG KOTA, iNewssorongraya.id — Ratusan mama-mama Papua menyoroti transparansi dana Otonomi Khusus atau Otsus saat menduduki Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kota Sorong, Rabu (1/7/2026) hingga Kamis (2/7/2026) dini hari. Mereka menuntut pemerintah membuka realisasi bantuan modal usaha senilai Rp10,125 miliar bagi pelaku UMKM Orang Asli Papua.
Ketua Pasar Pedagang Mama-mama Papua Kota Sorong atau P2MP-KS, Levina Duwit, mengatakan program bantuan modal yang dicairkan pada Desember 2025 dan Januari 2026 tidak tepat sasaran. Dari 2.448 penerima manfaat, kata dia, hanya 494 pedagang mama-mama Papua sah yang masuk dalam data komunitas.
"Program bantuan modal senilai Rp10,125 miliar akhir tahun lalu itu tidak tepat sasaran karena dinas terkait minim melibatkan kami. Dari ribuan penerima, hanya 494 pedagang mama-mama Papua sah yang masuk data, sisanya tidak jelas. Pembangunan pasar baru pun tanpa koordinasi, jadi fasilitasnya tidak sesuai dengan kebutuhan kami berjualan sehari-hari," tegas Levina Duwit saat ditemui di lokasi aksi.
Massa mendesak pemerintah menyerahkan dokumen Laporan Realisasi Anggaran atau LRA Program Bantuan Hibah Modal Usaha bagi pelaku UKM Orang Asli Papua Tahun Anggaran 2025. Dokumen itu diminta untuk memastikan penerima bantuan sesuai dengan basis data pedagang asli Papua.
Tuntutan tersebut mengacu pada SK Gubernur Papua Barat Daya Nomor 100.3.3.1/255/12/2025 tentang penerima dan besaran bantuan modal bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025.
Pendamping hukum P2MP-KS sekaligus advokat HAM Papua, Yohanis Mambrasar, mengatakan pihaknya telah berulang kali menyurati dinas teknis. Namun, menurut dia, pemerintah belum membuka ruang koordinasi yang memadai.
"Kami sudah berulang kali menyurati dan mengajak dinas teknis berkoordinasi, tetapi tidak ada respons positif. Birokrasi justru mempertahankan syarat administratif yang sangat rumit. Ini secara tidak langsung mengeliminasi dan menjegal sebagian besar mama-mama pedagang asli Papua yang punya keterbatasan administrasi untuk mengakses hak bantuan modal tersebut," ujar Yohanis Mambrasar.
Menurut Yohanis, dana Otsus seharusnya diprioritaskan untuk memperkuat ekonomi masyarakat asli Papua, bukan berhenti pada program yang sulit diakses.
"Dana Otsus seharusnya murni difokuskan untuk pemberdayaan ekonomi mama-mama Papua, bukan dipakai untuk kepentingan politik kelompok tertentu," tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya belum memberikan klarifikasi resmi. Desakan ini menjadi tekanan serius bagi pemerintah untuk membuka data anggaran, memperbaiki pendataan, dan memastikan dana Otsus benar-benar menyentuh mama-mama Papua di pasar tradisional.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
