SORONG KOTA, iNewssorongraya.id — Dinas Pariwisata Kota Sorong, Papua Barat Daya, memprioritaskan penguatan sumber daya manusia dan pembenahan destinasi wisata pada 2026 di tengah keterbatasan anggaran. Kebijakan itu diambil agar program pariwisata tetap berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat, terutama Orang Asli Papua atau OAP.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata Kota Sorong Zikri Atiqi Helmi mengatakan pemerintah tidak hanya mengejar pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengelola destinasi secara mandiri. Tahun ini, anggaran pariwisata diarahkan untuk pelatihan SDM dan pembangunan sejumlah gazebo di kawasan wisata.
"Tahun ini anggaran memang terbatas, tetapi kami terus melakukan sosialisasi dan penguatan kapasitas masyarakat agar destinasi wisata dapat dikelola secara mandiri," katanya.
Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan Penguatan Kapasitas SDM OAP dalam Mengelola Destinasi Pariwisata Kota Sorong yang dibuka Wakil Wali Kota Sorong H. Anshar Karim, Senin (29/6/2026). Pelatihan tersebut diikuti 45 peserta dari berbagai unsur pelaku dan pengelola destinasi wisata.
Zikri menjelaskan, keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus memilih program yang paling relevan dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Karena itu, penguatan SDM menjadi prioritas agar pengelola wisata mampu meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga kawasan wisata, dan menciptakan pengalaman yang baik bagi wisatawan.
Menurut dia, pemerintah juga sedang mengevaluasi Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah atau Ripparda yang berakhir pada 2025. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan arah baru pembangunan pariwisata Kota Sorong dalam beberapa tahun ke depan.
Selain mengevaluasi dokumen perencanaan, Dinas Pariwisata juga mendata sejumlah kawasan pesisir yang berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata baru. Beberapa kawasan yang masuk perhatian pemerintah antara lain kawasan mangrove dan Bukit Cinta.
Zikri menilai pembukaan atau pengembangan kembali destinasi wisata tidak boleh dilakukan hanya karena tren sesaat. Pemerintah harus memastikan pengelola, masyarakat sekitar, fasilitas, serta pola pelayanan telah siap sebelum sebuah kawasan dipromosikan secara luas kepada wisatawan.
"Kami ingin wisatawan kembali lagi karena pengelolaannya baik, pelayanannya berkualitas, dan masyarakat siap menerima wisatawan," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Sorong Anshar Karim menegaskan pariwisata merupakan sektor strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut dia, Kota Sorong memiliki keunggulan geografis karena menjadi pintu gerbang menuju Tanah Papua dan kawasan wisata dunia di Papua Barat Daya.
"Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Anshar menyebut potensi wisata alam, budaya, sejarah, dan bahari di Kota Sorong harus dikelola dengan SDM yang berkualitas. Tanpa tata kelola yang profesional, potensi besar tersebut berisiko tidak memberi nilai tambah bagi masyarakat lokal.
Ia juga mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata. Menurut Anshar, sektor wisata akan lebih kuat apabila masyarakat mampu menghasilkan produk, layanan, dan pengalaman yang memiliki nilai ekonomi serta mencerminkan identitas lokal.
Pemerintah Kota Sorong berharap pelatihan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat kemandirian masyarakat dalam mengelola destinasi wisata. Di tengah efisiensi anggaran, kualitas SDM dinilai menjadi fondasi utama agar pariwisata Kota Sorong tumbuh lebih tertata, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait
