SORONG KOTA, iNewssorongraya.id — Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan gratifikasi dalam proses penerimaan calon anggota Kepolisian Republik Indonesia kembali mencuat. Kali ini, temuan tersebut mengarah ke lingkungan Polda Papua Barat, dengan nilai dugaan aliran uang yang disebut mencapai miliaran rupiah dalam rentang rekrutmen 2023–2025.
Kepolisian selama ini menegaskan bahwa seleksi Taruna Akademi Kepolisian (Akpol), Bintara, dan Tamtama dilaksanakan secara bersih, transparan, dan tanpa pungutan. Namun, pengaduan masyarakat (Dumas) justru membuka indikasi sebaliknya. Sejumlah pihak diduga meminta “uang jaminan” dengan nominal ratusan juta rupiah kepada calon peserta agar dinyatakan lolos.
Panitia Pengawas (Panwas) Eksternal penerimaan terpadu dari unsur LSM, Andrew Warmasen, menyatakan keprihatinan mendalam atas mencuatnya dugaan tersebut. Ia menilai praktik ini mencederai prinsip reformasi Polri dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem rekrutmen.
“Saya menyoroti hasil temuan berdasarkan pengaduan masyarakat kepada Polda Papua Barat. Dari Dumas inilah mencuat dugaan gratifikasi saat penerimaan Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama,” ujar Andrew Warmasen saat memberikan keterangan pers di Kota Sorong, Senin (22/12/2025).
Menurut Andrew, jika diakumulasi selama tiga tahun berturut-turut—2023 hingga 2025—nilai dugaan gratifikasi itu mencapai miliaran rupiah. Nominal yang diminta oknum bervariasi, berkisar antara Rp250 juta hingga Rp300 juta, bahkan disebut ada yang lebih tinggi.
“Saya mewakili masyarakat dan aktivis antikorupsi meminta Kapolda Papua Barat menindak tegas oknum di SDM yang diduga terlibat. Jangan ada kompromi,” tegasnya.
Andrew menegaskan, sorotannya bukan tanpa dasar. Ia menyebut memiliki kapasitas sebagai Panwas Eksternal yang terlibat langsung dalam pengawasan penerimaan terpadu. Karena itu, ia mendesak agar setiap temuan diproses secara menyeluruh dan transparan.
“Sebagai Panwas Eksternal, saya meminta dugaan gratifikasi ini harus diusut tuntas,” katanya.
Ia juga menyinggung ironi di balik kampanye resmi Polri yang selama ini disosialisasikan kepada publik. Panwas, kata dia, aktif mengedukasi masyarakat bahwa seleksi dilakukan secara humanis, jujur, transparan, dan akuntabel. Namun laporan Dumas justru mengindikasikan adanya penyimpangan oleh oknum internal.
“Dari laporan Dumas ini, diduga ada beberapa oknum di SDM Polda Papua Barat selaku pelaksana penerimaan yang meminta sejumlah uang. Ini sangat kami sesalkan,” ujar Andrew.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa pembiaran terhadap dugaan praktik ini akan menciptakan preseden buruk bagi institusi Polri. Dampaknya, minat putra-putri terbaik bangsa untuk mendaftar bisa menurun karena seleksi dianggap tidak adil.
“Lebih baik kehilangan waktu untuk mengusut dan memproses oknum yang diduga terlibat, daripada memelihara penjahat di dalam tubuh Polri,” katanya.
Andrew juga membeberkan modus yang dilaporkan masyarakat. Oknum disebut meyakinkan calon peserta bahwa peluang lolos sebagai Taruna Akpol, Bintara, atau Tamtama bergantung pada kesanggupan menyerahkan uang sesuai permintaan.
“Informasi dari sumber terpercaya menyebut ada yang diminta Rp250 juta, Rp300 juta, bahkan di atasnya. Modusnya dengan janji bisa tembus,” kata dia.
Ia menutup pernyataannya dengan kecaman keras dan tuntutan agar Kapolda Papua Barat tidak ragu membawa kasus ini ke ranah pidana bila terbukti.
“Saya mengutuk dan mengecam keras tindakan memalukan ini. Oknum harus ditindak tegas dan dipidanakan,” ucap Andrew.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berusaha melakukan klarifikasi resmi ke Polda Papua Barat terkait hasil pengusutan dugaan gratifikasi dalam penerimaan calon Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
