SORONG, iNewssorongraya.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua membongkar dokumen pemindahan empat tahanan politik yang memicu kerusuhan berdarah di Kota Sorong pada 27 Agustus 2025. Investigasi mendalam ini menemukan bukti baru terkait penembakan warga sipil, termasuk kekerasan terhadap anak-anak, orang dewasa dan aparat TNi-Polri, serta kerusakan fasilitas publik hingga kediaman pribadi Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu.
Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menegaskan pihaknya telah memeriksa puluhan saksi, termasuk korban sipil dan aparat keamanan, serta mengantongi dokumen resmi terkait pemindahan tahanan yang memicu solidaritas aksi di berbagai daerah Papua.
“Kami ingin membuat peristiwa ini menjadi terang. Ada korban sipil, aparat, dan kerusakan besar. Kami juga menemukan dokumen penting terkait pemindahan empat tahanan politik yang menjadi pemicu kerusuhan,” ujar Frits, Jumat (5/9/2025).
Rangkaian Aksi Solidaritas Meluas
Kerusuhan di Sorong pada 27 Agustus 2025 menjadi titik awal aksi serupa di Manokwari, Jayapura, Wamena, dan Nabire. Gelombang protes semakin meluas hingga 2 September 2025 dengan tuntutan utama agar Komnas HAM segera melakukan investigasi.
Menurut Frits, timnya sejak 3 September 2025 telah melakukan investigasi langsung ke lokasi-lokasi penting. Mereka bertemu masyarakat sipil, keluarga korban, hingga melakukan rekonstruksi di rumah Gubernur Elisa Kambu dan sejumlah kantor pemerintahan yang dirusak massa.
Temuan Bukti Luka dan Proyektil
Salah satu korban, Maikel Welerubun, menjalani operasi darurat akibat luka serius yang diduga berasal dari proyektil. Tim Komnas HAM telah melihat langsung tindakan medis serta mengamankan benda asing yang ditemukan di tubuh korban.
“Kami sudah memastikan karakter luka korban. Ada benda asing menyerupai peluru yang diambil tim dokter. Itu bukti penting yang akan diserahkan kepada penyidik,” jelas Frits.
Selain korban sipil, Komnas HAM juga memeriksa sejumlah anggota polisi yang mengalami luka akibat lemparan massa. Satu di antaranya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
Komnas HAM Tekankan Tanggung Jawab Negara
Dalam pertemuan dengan Gubernur Papua Barat Daya, Komnas HAM menekankan pentingnya penanganan korban secara menyeluruh. Pemerintah daerah telah menjamin pembiayaan perawatan korban, termasuk operasi medis terhadap warga sipil yang ditembak.
Frits juga mengingatkan bahwa penyelesaian kasus tidak bisa berhenti pada pendekatan restoratif justice. Negara, kata dia, tetap memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan keadilan.
“Ini bukan sekadar perbuatan pidana individu, melainkan peristiwa massal yang melibatkan banyak pihak dan menimbulkan korban. Negara harus hadir penuh,” tegasnya.
Dorongan untuk Percepatan Sidang Tahanan Politik
Komnas HAM juga menyoroti kondisi empat tahanan politik yang dipindahkan ke Makassar. Frits mendorong agar proses sidang mereka dipercepat, sekaligus memberikan akses keluarga untuk berkomunikasi dan mendampingi.
Bahkan, ia menilai langkah Presiden Prabowo memberi pengampunan kepada para tahanan politik tersebut bisa menjadi solusi strategis.
“Kalau Presiden bisa memberi amnesti, itu akan jauh lebih terhormat dan diapresiasi masyarakat internasional. Lebih baik daripada memberi pengampunan kepada pelaku korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa,” kata Frits.
Harapan Investigasi Tuntas
Komnas HAM telah menyurati Danrem 181 Praja Vira Tama untuk meminta klarifikasi terkait dugaan keterlibatan aparat TNI dalam peristiwa penembakan. Hingga kini, keterangan resmi dari pihak Korem belum diperoleh.
“Kami berharap Danrem mau terbuka. Investigasi ini penting agar publik tahu apakah tindakan aparat sesuai prosedur atau justru berlebihan,” pungkas Frits.
Dengan temuan dokumen, testimoni korban, hingga bukti proyektil, Komnas HAM memastikan investigasi akan terus berlanjut. Publik menantikan kejelasan kasus penembakan warga sipil di Sorong yang menjadi catatan kelam dalam sejarah penanganan aksi massa di Papua.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
