SORONG, iNewssorongraya.id – Tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua menemukan bukti penting, termasuk rekaman CCTV dan dugaan proyektil, dalam penyelidikan kasus penembakan warga sipil saat aksi anarkis di Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada 27 Agustus 2025 lalu.
Insiden berdarah itu dipicu pemindahan empat tahanan politik ke Makassar, yang kemudian menyulut gelombang protes dan kerusuhan massal di Kota Sorong dan aksi protes yang hingga merembet ke Manokwari, Jayapura, Wamena, dan Nabire. Dalam peristiwa kerusuhan di Kota Sorong beberapa waktu lalu, puluhan warga sipil, termasuk anak-anak, aparat kepolisian, dan TNI menjadi korban. Sejumlah fasilitas pemerintah, bahkan kediaman pribadi Gubernur Elisa Kambu, ikut dirusak massa.
Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menegaskan timnya telah mengumpulkan dokumen resmi pemindahan tahanan politik, kesaksian korban, serta hasil pemeriksaan medis dari rumah sakit. "Kami sudah melihat langsung korban penembakan, Maikel Welerubun. Dalam tubuhnya ditemukan benda asing yang menyerupai peluru. Itu sekarang sudah diserahkan kepada penyidik untuk diuji secara forensik," ungkap Frits di Sorong, Jumat (5/9/2025).
Selain bukti medis, tim juga mengamankan rekaman CCTV di lokasi kejadian untuk memastikan posisi aparat keamanan dan massa saat kerusuhan. “Kami ingin memastikan, korban jatuh di mana, posisi polisi di mana, dan posisi tentara di mana. Semua itu kami teliti secara detail,” lanjutnya.
Dalam rangkaian investigasi sejak 3 September, Komnas HAM telah memeriksa puluhan saksi dari masyarakat sipil, korban luka, keluarga terdampak, hingga pejabat pemerintah. Tim juga menemui Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Kapolda Brigjen Pol Gatot Haribowo, dan Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol. Amry Siahaan. Namun, hingga kini pihak Korem 181 Praja Vira Tama belum bisa dimintai klarifikasi.
Frits menegaskan, penyelidikan Komnas HAM tidak hanya fokus pada dugaan penggunaan peluru tajam, tetapi juga dampak luas kerusuhan. “Kami identifikasi korban, baik sipil maupun aparat. Kami juga memverifikasi kerusakan fasilitas publik. Investigasi ini bertujuan agar peristiwa ini terang-benderang dan tidak terulang,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah telah menjamin biaya pengobatan korban. “Pak Gubernur memberi garansi bahwa seluruh perawatan korban menjadi tanggung jawab pemerintah,” katanya.
Mengenai dugaan keterlibatan aparat, Frits menyebut masih dibutuhkan keterangan dari pihak TNI. “Kami sudah bersurat kepada Danrem. Klarifikasi sangat penting, termasuk terkait video-video yang beredar di masyarakat,” tegasnya.
Komnas HAM berharap hasil investigasi ini bisa menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk mengambil langkah hukum maupun kebijakan. “Presiden sudah memerintahkan Menhan, Menko Polhukam, Panglima TNI, dan Kapolri agar memberi akses penuh dalam pengungkapan kasus ini. Negara harus hadir untuk pemulihan situasi,” pungkas Frits.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
