WAISAI, iNewssorongraya.id – Aksi damai penolakan aktivitas tambang nikel di Raja Ampat yang digelar oleh masyarakat bersama sejumlah komunitas lingkungan, Senin (26/5/2025), mencuri perhatian dunia. Uniknya, dalam aksi tersebut, tampak sejumlah wisatawan asing ikut long march bersama massa, menandakan kepedulian internasional terhadap kelestarian surga bahari Raja Ampat.
Sejumlah wisatawan mancanegara ikut demo tolak aktifitas tambang nikel di Raja Ampat dan Cabut IUP PT. Mulia Raymond Perkasa. [FOTO : Tangkapan Layar Live Facebook Mike Sada]
Aksi penolakan yang diinisiasi oleh Aliansi Jaga Alam Raja Ampat (ALJARA) bersama jaringan komunitas lokal seperti HPI Raja Ampat, PADRA, AMAN Sorong Raya, hingga Yayasan Mentansan Nusantara, menuntut pemerintah mencabut izin operasi PT Mulia Raymond Perkasa di Pulau Manyaifun dan Batang Pele, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.
Massa aksi berkumpul di Sekretariat Aljara sejak pukul 08.30 WIT, kemudian melakukan long march menuju Kantor DPRK Raja Ampat. Sepanjang jalan, mereka menggelar orasi dan membentangkan belasan spanduk berisi kecaman terhadap aktivitas tambang.
Ratusan massa demo tolak aktifitas tambang nikel di Raja Ampat dan Cabut IUP PT. Mulia Raymond Perkasa. [FOTO : iNewssorongraya.id-CHAN]
Beberapa spanduk berisi pesan menyentuh, seperti:
- “Kami bisa hidup tanpa tambang nikel, tapi kami tidak bisa hidup tanpa kelestarian alam.”
- “Tong tra tau tambang, karena tong punya piring makan dari Pariwisata.”
- “Save Raja Ampat, Surga tersembunyi.”
- “Nikel bukan solusi untuk kesejahteraan masyarakat berkelanjutan.”
Yang menarik perhatian, sejumlah turis asing tampak berjalan kaki bersama massa menuju kantor DPRK, menunjukkan solidaritas mereka dalam menjaga kelestarian alam Raja Ampat. Mereka juga ikut menyimak orasi yang disampaikan dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa daerah dan Inggris.
Aksi massa di Kantor Bupati Raja Ampat, tolak aktivitas tambang nikel.
Setelah menyampaikan aspirasi di Kantor DPRK, massa bersama Ketua dan sejumlah anggota dewan melakukan konvoi berjalan kaki ke Kantor Bupati Raja Ampat. Di sana, mereka diterima langsung oleh Bupati Orideko Iriano Burdam dan Wakil Bupati Drs. Mansyur Syahdan.
Bupati Orideko menyatakan dukungannya terhadap aspirasi masyarakat. “Sebagai kepala daerah, saya akan menyuarakan tuntutan ini ke Pemerintah Pusat karena kewenangan izin tambang berada di pusat,” tegasnya.
Bupati Raja Ampat menerima aksi massa.
Ia juga memastikan bahwa Pemerintah Daerah akan segera meninjau langsung lokasi tambang di Pulau Batang Pele dan Manyaifun untuk melihat kondisi nyata di lapangan.
“Kita akan perjuangkan kelestarian Raja Ampat. Ini bukan hanya soal alam, tetapi juga soal keberlangsungan hidup masyarakat lokal yang bergantung pada sektor pariwisata,” ujar Bupati Orideko.
Aksi ini menjadi bukti bahwa masyarakat Raja Ampat tidak sendiri. Dunia ikut mengawasi. Keikutsertaan wisatawan asing dalam aksi ini mencerminkan bahwa kerusakan alam Raja Ampat adalah isu global, bukan hanya urusan lokal.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait