SORONG, iNewsSorong.id – Dalam upaya mempertahankan status Provinsi Papua Barat Daya sebagai zona hijau dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta African Swine Fever (ASF), Dinas P2KP menggelar bimbingan teknis (bimtek) bagi paramedik hewan di seluruh wilayah provinsi, Senin (16/12/2024).
Acara yang berlangsung di Sorong tersebut dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, George Yarangga. Dalam sambutannya, George menyampaikan bahwa pemerintah telah menutup sementara lalu lintas ternak dan produk turunannya ke Papua Barat Daya.
“Kami masih bergantung pada produk pangan hewani seperti daging sapi, ayam, babi, dan telur. Penutupan lalu lintas ini memang menimbulkan kekhawatiran akan potensi kelangkaan yang dapat memengaruhi perekonomian daerah,” ujarnya.
Namun, George menegaskan bahwa masuknya ternak atau produk tanpa pengawasan lintas sektor dapat membuka peluang penyebaran PMK dan ASF ke wilayah Papua Barat Daya. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi menilai penting untuk membentuk satuan tugas (Satgas) pencegahan penyebaran penyakit tersebut.
“Satgas ini bertugas mencegah penyebaran PMK dan ASF dengan berkolaborasi lintas sektoral. Peran dokter hewan, medik veteriner, dan petugas kesehatan hewan lainnya sangat krusial untuk menjaga Papua Barat Daya tetap bebas dari penyakit ini, meskipun kita menghadapi tantangan minimnya tenaga medis hewan di beberapa kabupaten,” tambahnya.
George mengungkapkan bahwa Kabupaten Maybrat dan Tambrauw, misalnya, tidak memiliki dokter hewan. Hal ini diperparah dengan minimnya tenaga paramedik atau mantri hewan. Ia pun mendorong pimpinan daerah kabupaten/kota untuk memberikan perhatian serius dan mencari solusi terkait kekurangan tenaga kesehatan hewan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan, dan Kelautan Papua Barat Daya, Absalom Solossa, menyampaikan bahwa bimtek ini bertujuan untuk menyatukan persepsi tim Satgas dalam menjaga provinsi tetap berada di zona hijau.
“Bimtek ini bukan akhir dari upaya kita. Akan ada program lanjutan untuk memperkuat pengawasan dan mendorong kerja sama lintas sektor agar wilayah ini tetap bebas dari PMK dan ASF,” tutup Absalom.
Dengan langkah ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap dapat menjaga ketahanan pangan sekaligus melindungi sektor peternakan dari ancaman penyakit hewan yang berpotensi merugikan perekonomian daerah.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait
