JAYAPURA, iNewsSorong – Dewan Adat Suku (DAS) Wilayah Tabi yang membawahi empat kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua, melalui Ketua Umumnya, Daniel Toto, mengecam kinerja Panitia Seleksi (Pansel) DPRK Kabupaten Jayapura. Menurutnya, proses seleksi anggota DPRK jalur pengangkatan di Kabupaten Jayapura bermasalah dan harus segera dihentikan karena mencederai perjuangan masyarakat adat selama 12 tahun.
Daniel Toto menyatakan bahwa pelaksanaan seleksi anggota DPRK oleh Pansel telah menyimpang dari petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan pemerintah. “Saya melihat proses seleksi di Kabupaten Jayapura sudah tidak sesuai dengan juknis yang ada,” ujar Daniel Toto, Minggu (20/10/2024).
Kekacauan dalam proses seleksi ini diungkapkan setelah sebelumnya, proses serupa di Kota Jayapura dihentikan. Menyikapi hal ini, Ketua DAS Tepera meminta Penjabat Gubernur Papua untuk turun tangan dan mengambil alih proses seleksi di Kabupaten dan Kota Jayapura. "Gubernur harus segera bertindak. Kami akan mengirim surat dan melakukan aksi agar ini menjadi perhatian serius," tambahnya.
Menurut Daniel Toto, Dewan Adat Suku di Kabupaten Jayapura menilai bahwa seleksi ini sarat dengan kepentingan dan tidak berpatokan pada Pasal 53 Ayat 1 yang seharusnya menjadi acuan. "Proses seleksi ini sangat sarat kepentingan. Juknis sudah jelas, tapi Pansel tidak bekerja sesuai aturan," katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa dari sembilan utusan masyarakat adat yang diajukan, hanya dua orang yang lolos ke tahap wawancara, yang menurutnya merupakan penghinaan terhadap perjuangan hak-hak dasar masyarakat adat. "Ini sangat menyayat hati kami. Kami, yang memperjuangkan kursi DPRK selama 12 tahun, hanya diberi sedikit porsi dalam seleksi ini," tegas Daniel Toto.
Daniel Toto menyoroti bahwa perjuangan panjang untuk mendapatkan kursi DPRK tidak terlepas dari peran besar Dewan Adat dan Barisan Merah Putih, terutama Ondofolo Ramses Ohee, yang dianggap sebagai tokoh sentral dalam perjuangan tersebut. "Mereka tidak menghargai perjuangan kami, apalagi almarhum Ramses Ohee yang menjadi tokoh utama di balik semua ini," tutupnya.
Dewan Adat Suku dari sembilan DAS dan masyarakat adat Tabi berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Jayapura, Kantor MRP Papua, dan Kantor Gubernur Papua. Mereka menuntut agar seluruh tahapan seleksi DPRK di Kabupaten dan Kota Jayapura dihentikan dan Pansel segera diganti.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait
