SORONG, iNewsSorong.id - Pola politik birokrasi sudah dihafal benar. Mereka mudah tersenyum, selalu berada dekat ,dan berbicara manis. Namun terkadang seorang pemimpin di daerah bisa lupa, bahkan tertipu dengan cara - cara oknum birokrat yang hanya mengejar posisi dan jabatan, namun pelaksanaan di lapangan sama sekali tidak ada.
Abner R. Jitmau, S.Sos,MM selaku Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat mengingatkan Penjabat Gubernur untuk tidak mudah terlena dengan modus oknum birokrat. Gaya dan modus tersebut mereka pakai biasanya menjelang masa - masa dimana gubernur, bupati atau wali kota akan mengangkat kepala dinas, atau dalam bahasa Undang - Undang Pemerintah Daerah disebut Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dulu dikenal dengan nama Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).
"Saya menyarankan kepada saudara Pj Gubernur dalam proses pengangkatan kepala SKPD/OPD untuk memperhatikan asas keseimbangan. Maka harus pakai perhitungan 70 persen dan 30 persen. 70 persen untuk orang asli Papua dan 30 persen untuk non asli Papua, " kata Abner Jitmau.
Kemudian jabatan strategis seperti Kepala Kepegawaian, Kepala Keuangan, Kesbangpol, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) harus diisi oleh Orang Asli Papua. Sebab Provinsi PBD bukan hadir begitu saja, namun ada orang yang berjuang.
" Provinsi ini perjuangan yang dilalui bukan main - main. Banyak yang telah meninggal dunia. Almarhum Pak Dortheus Asmuruf dan Decky Asmuruf itu orang tua saya. Mereka mati karena berjuang untuk provinsi ini. Mereka ada punya anak - anak yang sudah tembus kepangkatan eselon, " ucap Abner Jitmau saat ditemui wartawan di kediamannya, Jumat (6/1/2023).
Dia bersama pendukungnya, kata Abner, sangat mendukung Penjabat Gubernur Papua Barat Daya (PBD) untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan waktu yang telah ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
"Saya bersama dengan tim dan pendukung yang tersebar di 82 titik dari Tanjung Saoka sampai Intimpura kampung Serah wata, kami mendukung penuh Penjabat Gubernur PBD, " kata Abner Jitmau menegaskan sikap politiknya.
Namun berbeda kondisinya, kata Abner yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPRP Provinsi Papua Barat, bila keputusan yang diambil oleh Pj Gubernur tidak sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat , maka dirinya harus meng intrupsi , protes dan memberikan masukan kepada Penjabat Gubernur. Dimana Pj Gubenur PBD saat pertemuan dan deklarasi di depan Hotel Mariat menyampaikan dirinya hadir di Provinsi PBD tidak ada kepentingan dan intervensi dari siapa pun.
"Saya perlu ingatkan penyampaian Pj Gubernur kembali, supaya harus ingat apa yang pernah dia omong, " kata dia.
Abner Jitmau menduga sudah ada yang masuk menyusup membawa kepentingan dan ingin mengintervensi Pj Gubernur dalam mengangkat Plt Kepala OPD di lingkup Pemerintah Provinsi PBD.
"Saya tegaskan sekali lagi, jabatan strategis harus diisi oleh Orang Asli Papua. Saya sampaikan kepada Penjabat Gubernur untuk hati - hati dalam mengambil kebijakan. Jangan sampai membuat masyarakat turun demo bahkan sampai palang kantor, " ucap mantan Anggota DPRD Kota Sorong dua periode ini.
Abner Jitmau sampaikan bila sampai demikian, stigma akan dikembangkan bahwa orang Papua kacau. Padahal orang Papua tidak kacau dan anarkis.
"Yang buat anarkis justru pemimpin itu sendiri, " papar Abner dengan suara lantang.
Abner Jitmau menegaskan buat Penjabat Gubernur bila merasa sebagai Orang Asli Papua, maka sudah barang tentu harus tahu adat.
"Saya juga mengingatkan buat Penjabat Gubernur untuk perlu mempertimbangkan nama - nama calon pelaksana tugas untuk mengisi jabatan kepala OPD di Provinsi Papua Barat Daya. Saya sampaikan buat penjabat Gubernur agar tidak mudah terlena dengan kata - kata yang bagus, dan cara pendekatan yang dilakukan oleh beberapa pejabat agar bisa mendapat posisi di Provinsi Papua Barat Daya, "kata Abner Jitmau yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Sorong.
Ada diantaranya yang Abner Jitmau lihat tengah melakukan pendekatan dan selalu berada di samping Penjabat Gubernur PBD itu bertugas di salah satu kabupaten di wilayah Sorong Raya. Dia menduduki kepala OPD sudah 10 tahun diangkat, namun justru tinggal di Pulau Jawa. Ada pula yang sudah bertugas 20 tahun tapi tidak memberi kontribusi untuk membawa perubahan malah justru bekerja seenaknya saja.
"Saya sarankan agar saudara Pejabat Gubernur perlu mendengarkan masukan dari berbagai pihak baru lah membuat keputusan. Kemudian jangan lihat siapa yang akan diangkat menduduki jabatan sebagai kepala OPD dari sisi agama, dan etnis, " kata Abner.
Dirinya menekankan kepentingan utama dari Penjabat Gubernur yaitu membuat pondasi yang kokoh untuk kepentingan masyarakat di wilayah Provinsi PBD. Oleh karena itu Abner sekali lagi menekankan bahwa beredarnya sejumlah nama yang akan ditunjuk menduduki jabatan strategis memiliki rekam jejak kepentingan, sehingga tentu saja bisa menimbulkan gejolak.
"Ini yang patut untuk dihindari oleh Pejabat Gubernur, sehingga roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik, " tandasnya.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait
