KAIMANA, iNewsSorong.id - Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda dan Masyarakat Bergerak (SPMB) mendatangi kantor DPRD kabupaten Kaimana.
Mereka mempertanyakan kinerja pemerintah daerah Kaimana yang dirasa sangat memberatkan dan merugikan sebagian masyarakat. Salah program pemerintah daerah yang disoroti yaitu program Rp 4 Milyar per kampung yang sampai saat ini masih tebang pilih.
Aksi demo damai yang dipimpin oleh Yustus Murmana selaku Koordinator Aksi tersebut di sambut baik oleh Ketua DPRD Kabupaten Kaimana.
" Menanggapi situasi sekarang ini pembangunan di Kaimana begitu miris, karena tebang pilih. Siapa yang pilih biru, maka akan mendapatkan pembangunan di luar dari itu tidak," ungkap Yustus dalam ruang Komisi A DPRD Kabupaten Kaimana.
Dinamika saat ini dirasakan belum memenuhi keinginan masyarakat terkait dengan pemerataan pembangunan daerah Kaimana khusus ke kampung-kampung.
Ditambahkan oleh Sairudin Tefruan. Dia mempertanyakan DPRD terkait kegiatan kegiatan rutin Reses DPRD Kaimana dimana Reses tersebut tidak membantu menyuarakan suara rakyat yang ada di wilayah pedalaman.
" Ini yang kami pertanyakan sehingga sejumlah keluhan dari masyarakat tak tersampaikan dengan baik. Padahal kalau dibilang DPRD Kaimana salah satu instansi yang mempunyai fungsi kontrol, "papar Dia.
Sementara itu, salah satu warga kampung Ure, Distrik Yamor mengatakan kondisi saat ini di Distrik Yamor sangat memprihatinkan di mana ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang kurang berjalan secara maksimal. Hal inilah yang mendorong dirinya meminta kepada pihak DPRD untuk memperhatikan distrik-distrik yang tertinggal khusus Yamor.
Dimana perlu adanya pemanfaatan tenaga kerja lokal, sehingga proyek yang masuk ke setiap kampung dapat dikerjakan sendiri oleh masyarakat kampung sendiri.
" Kampung (Paparo) kami, sekolah, kesehatan dan ekonomi tidak berjalan dengan baik. Kami lebih banyak menjual hasil alam di Kabupaten Nabire. Satu hal lagi kami ini tahu kerja, jadi kami berharap bisa berikan pekerjaan kepada kami" ungkap dia.
Di samping itu, Ketua DPRD Kabupaten Kaimana Irsan Lie mengatakan sampai saat ini pihak hanya dapat menampung, dan akan memberikan pada saat sidang anggaran bersama pemerintah daerah kabupaten Kaimana.
" Kami hanya menampung, nanti akan tetap kami sampaikan kepada pemerintah daerah sehingga menjadi catatan kami. Terutama proses perekrutan PPPK dan CPNS akan kami upayakan untuk bisa memaksimalkan fungsi kontrol kami di DPRD,." kata Irsan memaparkan dalam ruang Komisi A.
Tentunya segala masukan yang diberikan oleh masyarakat akan menjadi catatan DPRD untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait
