Bupati Jayawijaya Desak Copot Dua Pejabat Polres, Bupati Atenius Murip Tegas: " Jangan Ganggu Saya "

WAMENA, iNewssorongraya.id – Ribuan warga Kabupaten Jayawijaya menggelar aksi besar-besaran di halaman Kantor Bupati pada Selasa (9/9/2025). Massa yang datang dari berbagai kampung itu menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintahan Bupati Atenius Murip dan Wakil Bupati Jayawijaya, sekaligus menyuarakan sejumlah tuntutan penting.

Dalam orasi dan pernyataan sikap, warga mendesak pemerintah daerah melakukan audit penggunaan dana kampung yang dikelola oleh mantan kepala kampung. Selain itu, mereka menuntut pencopotan Kepala Satuan Intelijen (Kasat Intel) dan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Jayawijaya.

Baca Juga

Bupati Jayawijaya Tegas: Egianus Kogoya Dalang Penembakan Polisi di Wamena

Tuntutan masyarakat itu mendapat respons langsung dari Bupati Atenius Murip. Ia dengan lantang menyatakan akan meneruskan permintaan tersebut kepada Kapolda Papua.

“Kasat Intel dan Kasat Reskrim dipandang kerja tidak fokus sesuai tupoksi, melainkan mengindikasikan bekerja berpihak pada sponsor,” tegas Atenius.

Bahkan, ia menyampaikan ultimatum keras kepada Kapolda Papua terkait keberadaan dua pejabat tersebut.

“Jangan ganggu saya. Pak Kapolda, saya minta Kasat Reskrim, Kasat Intel ko copot dari Jayawijaya ini, tidak boleh tinggal di sini. Yang namanya Kasat Intel Djami (AKP Djami Taga) itu, hari ini ko copot, tidak boleh dia ada di sini. Manusia itu manusia perusak. Semua wartawan hari ini sampaikan pesan saya kepada Kapolda. Kalau Kapolda tidak lakukan, lapor Kapolri, Presiden,” ujar Bupati dengan suara lantang.

Atenius menegaskan bahwa pemerintahannya tidak boleh diganggu oleh kepentingan politik maupun pihak yang dianggap “sponsor”. Menurutnya, masa politik telah usai, sehingga semua pihak harus sportif menerima hasil pemilu dan memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk bekerja.

“Politik sudah kami lalui, sekarang dengan sportif menerima kekalahan dan membiarkan saya membangun. Apa yang dikotori dalam kepemimpinan yang lama dalam 100 hari kerja sudah dibersihkan,” tegasnya.

Bupati juga mengingatkan bahwa pergantian kepala kampung merupakan kewenangan pemerintah yang dilakukan sesuai aturan, termasuk melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus.

Aksi dukungan ribuan warga Jayawijaya itu diakhiri dengan penandatanganan pernyataan sikap oleh perwakilan kampung. Penandatanganan ini disebut sebagai simbol komitmen masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Atenius Murip.

Hingga berita ini diterbitkan, Polres Jayawijaya maupun Polda Papua belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan pergantian pejabat kepolisian yang disuarakan masyarakat dan didukung langsung Bupati.

Editor : Hanny Wijaya