LPS Cairkan Klaim Rp271,4 Miliar di Papua, 99,97 Persen Rekening Nasabah Dijamin Penuh

FELIX ADIDATI
Deputi Kepala Kantor Perwakilan LPS Wilayah III Prayitno Amigoro memaparkan data cakupan penjaminan simpanan nasabah dalam kegiatan LPS Media Meet Up di Sorong, Rabu (18/11/2026).

 

SORONG, iNewsSorongRaya.id – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan sebanyak 99,97 persen dari total 2,12 juta rekening nasabah di Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat masuk kategori dijamin penuh hingga 30 September 2026. Capaian proteksi tersebut jauh melampaui mandat undang-undang yang menetapkan batas minimal penjaminan sebesar 90 persen.

Komitmen perlindungan dana masyarakat ini ditegaskan Deputi Kepala Kantor Perwakilan LPS Wilayah III, Prayitno Amigoro, dalam kegiatan LPS Media Meet Up Papua Barat Daya 2026 di Kota Sorong, Rabu (18/11/2026). Kota Sorong sekaligus menjadi lokasi penutup rangkaian sosialisasi LPS di sembilan provinsi sepanjang tahun ini.

Prayitno memaparkan, batas maksimal penjaminan mencapai Rp2 miliar per nasabah per bank, sehingga hanya menyisakan 0,03 persen rekening di Papua Bagian Barat dengan nominal di atas ketentuan tersebut. Secara nasional, LPS telah menjamin penuh 99,95 persen dari total 727,52 juta rekening perbankan.

"Ketika bank mengalami masalah hingga harus dilikuidasi, masyarakat tidak perlu panik karena simpanannya dijamin oleh negara," ujar Prayitno di hadapan awak media.

Bukti konkret perlindungan dana nasabah di Tanah Papua tercermin dari penanganan likuidasi BPR Arfak Indonesia (Arfindo) yang beroperasi di Sorong, Manokwari, dan Fakfak. Dari total simpanan Rp298 miliar, LPS telah membayarkan klaim layak bayar sebesar Rp271,4 miliar atau sekitar 94,58 persen kepada nasabah. Sementara itu, sisa dana senilai Rp26,91 miliar dinyatakan tidak layak bayar karena terbukti terindikasi kecurangan (fraud) yang merugikan bank.

Sejak beroperasi pada 22 September 2005 hingga akhir September 2026, LPS secara nasional telah melikuidasi 161 bank—meliputi satu bank umum, 141 Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dan 19 BPR Syariah (BPRS)—dengan total pembayaran klaim mencapai Rp5,3 triliun.

Agar simpanan tetap aman dan berstatus layak bayar, nasabah wajib memenuhi syarat 3T. Kriteria tersebut meliputi simpanan tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga tidak melebihi Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) LPS—yakni 3,75 persen untuk bank umum rupiah, 2 persen valuta asing, serta 6,25 persen untuk BPR—dan nasabah tidak melakukan pelanggaran hukum yang merugikan bank.

Selain memperkuat pengawasan perbankan, LPS kini tengah menyiapkan infrastruktur dan regulasi untuk menjalankan mandat baru Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Melalui aturan tersebut, LPS akan resmi menyelenggarakan program penjaminan polis asuransi mulai tahun 2028 mendatang demi menjaga stabilitas sistem keuangan daerah maupun nasional secara berkelanjutan.

Editor : Hanny Wijaya

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network