Cegah Calo Likuidasi dan Jerat Pinjol, LPS Ungkap Celah Bahaya Inklusi Keuangan Nasional

FELIX ADIDATI
Jajaran Kantor Perwakilan LPS Wilayah III berdiskusi bersama jurnalis di Kota Sorong terkait edukasi perlindungan nasabah dan bahaya produk keuangan ilegal, Rabu (18/11/2026).

 

SORONG, iNewsSorongRaya.id – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengingatkan masyarakat di Papua Barat Daya agar tidak tergiur bujuk rayu pihak ketiga atau calo yang menjanjikan percepatan pencairan klaim saat sebuah bank dilikuidasi. Otoritas penjamin memastikan seluruh tahapan pembayaran dana nasabah berlangsung transparan, mudah, dan bebas pungutan.

Peringatan tersebut disampaikan Deputi Kepala Kantor Perwakilan LPS Wilayah III, Prayitno Amigoro, saat menggelar pertemuan bersama insan pers di Kota Sorong, Rabu (18/11/2026). Secara regulasi, penetapan status simpanan layak bayar paling lambat memakan waktu 90 hari kerja, namun rekam jejak LPS mampu memulai pembayaran tahap pertama hanya dalam lima hari kerja sejak izin bank dicabut.

Nasabah diberikan tenggat waktu pengajuan klaim hingga lima tahun sejak pencabutan izin usaha. Oleh karena itu, masyarakat diminta mengurus pencairan dana secara mandiri tanpa perantara.

"Nasabah cukup membawa kartu identitas dan bukti kepemilikan simpanan ke bank pembayar yang ditunjuk. Tidak ada pihak mana pun yang bisa mengubah status layak bayar atau mempercepat proses, karena sistem kami bekerja secara profesional dan cepat," tegas Prayitno.

Dalam kesempatan yang sama, LPS turut menyoroti kerentanan masyarakat terhadap kejahatan keuangan digital akibat ketimpangan pemahaman finansial. Merujuk Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK dan LPS tahun 2026, tingkat inklusi keuangan nasional memang telah menyentuh 93 persen, tetapi tingkat literasinya masih tertahan pada angka 69 persen.

Celah sebesar 24 persen tersebut membuat masyarakat mudah mengakses layanan finansial tanpa memahami risikonya secara matang. Kondisi ini memicu tingginya kerentanan publik terjerat produk keuangan ilegal dan berisiko tinggi, seperti pinjaman daring (pinjol) ilegal maupun praktik judi daring (judol).

Melalui kolaborasi edukasi berkelanjutan bersama media massa di kawasan Indonesia Timur, LPS mendorong masyarakat agar lebih selektif dalam menempatkan dana serta memverifikasi legalitas setiap instrumen keuangan sebelum bertransaksi.

Editor : Hanny Wijaya

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network