Keamanan Jadi Kunci Pelaksanaan Otsus Papua, Wakapolda PBD: Sinergi Pembangunan Perlu Diperkuat
SORONG KOTA, iNewssorongraya.id – Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Daya, Kombes Pol. Semmy Ronny Thabaa, menegaskan keamanan sebagai fondasi utama percepatan pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam pertemuan strategis lintas lembaga di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Sabtu (25/4/2026).
Pertemuan koordinasi antara jajaran pemerintah daerah, aparat keamanan, dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEP POKP) digelar di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Gubernur Papua Barat Daya. Agenda ini difokuskan pada penguatan sinergi pelaksanaan program pembangunan yang bersumber dari dana Otsus Papua.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, serta sejumlah pejabat strategis lainnya, termasuk Ketua DPR Papua Barat Daya, unsur TNI AL, dan Korem 181/PVT.
Dalam forum itu, Wakapolda Papua Barat Daya menekankan peran krusial institusi kepolisian dalam menjamin stabilitas keamanan demi kelancaran seluruh tahapan pembangunan.
“Keamanan adalah prasyarat utama pembangunan. Kami berkomitmen penuh untuk mendukung setiap upaya percepatan pembangunan yang digulirkan, termasuk program-program strategis yang bersumber dari Otonomi Khusus. Polri hadir untuk memastikan prosesnya berjalan kondusif dan bebas dari hambatan,” tegas Kombes Pol. Semmy Ronny Thabaa.
Ia menjelaskan, kehadiran aparat tidak hanya menjaga situasi kamtibmas, tetapi juga memberikan jaminan rasa aman bagi pelaksana proyek dan masyarakat penerima manfaat.
Sementara itu, Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, Billy Mambrasar, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Polda Papua Barat Daya. Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penentu keberhasilan realisasi program pembangunan di Papua.
“Kolaborasi yang solid antara pemerintah, komite pembangunan, dan aparat keamanan sangat diperlukan agar target pembangunan tercapai sesuai jadwal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, peserta juga mengidentifikasi sejumlah tantangan lapangan, termasuk potensi hambatan dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan fisik proyek. Untuk itu, disepakati langkah antisipatif guna memastikan program berjalan efektif dan akuntabel.
“Diharapkan dengan adanya koordinasi yang intensif ini, penyerapan anggaran dan realisasi fisik pembangunan dapat berjalan maksimal serta bebas dari praktik-praktik yang merugikan,” kata Billy.
Pertemuan berlangsung kondusif dan menghasilkan sejumlah kesepahaman strategis untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dalam mendukung percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.
Penegasan peran keamanan sebagai variabel kunci dalam efektivitas penyaluran dan implementasi dana Otsus Papua, sekaligus penguatan kolaborasi lintas sektor guna menekan potensi hambatan dan penyimpangan program pembangunan.
Editor : Hanny Wijaya