Kemlu Tegaskan Misi TNI di Gaza Bukan untuk Tempur

JAKARTA, iNewsSorongraya.id - Kementerian Luar Negeri memberikan penjelasan mendalam mengenai partisipasi Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) atau pasukan stabilisasi internasional yang akan dikirim ke Gaza.

Dalam keterangannya, Kemlu menegaskan bahwa keterlibatan ini sepenuhnya berada di bawah kendali nasional Indonesia dan sama sekali bukan merupakan misi tempur ataupun operasi militer.

Baca Juga

Dua Kali Pujian Trump untuk Prabowo, Tunjukkan Etika Diplomasi Tinggi di KTT Gaza

Langkah ini diambil berdasarkan mandat Dewan Keamanan PBB Resolusi 2803 Tahun 2025 serta tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas-aktif dan hukum internasional yang berlaku.

Fokus utama dari kehadiran personel Indonesia di Gaza adalah misi kemanusiaan yang meliputi perlindungan warga sipil, pemberian bantuan kesehatan, serta mendukung proses rekonstruksi wilayah yang terdampak konflik.

Selain itu, Indonesia juga akan berperan dalam pelatihan dan penguatan kapasitas otoritas Palestina agar mereka bisa mandiri dalam mengelola wilayahnya. Kemlu memastikan bahwa personel yang dikirim tidak akan dihadapkan pada pihak mana pun dalam konteks pertempuran dan tidak akan terlibat dalam tindakan yang mengarah pada konfrontasi langsung dengan kelompok bersenjata.

Baca Juga

Dua Tahun Perang Gaza: Lebih dari 1.150 Tentara Israel Gugur, Hampir Setengah Berusia Muda

Mengenai penggunaan kekuatan, pemerintah memberikan batasan yang sangat ketat di mana senjata hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir untuk pertahanan diri atau menjaga mandat misi secara proporsional.

Penugasan ini juga bersifat sangat spesifik, yakni hanya di wilayah Gaza dengan prasyarat utama adanya persetujuan dari otoritas Palestina sebagai pemilik wilayah. Indonesia juga menyatakan haknya untuk menghentikan partisipasi kapan saja apabila di lapangan ditemukan hal-hal yang tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri nasional, sambil tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta