Hashim Djojohadikusumo Soroti Rp200 Triliun Dana Otsus Papua, Sebut Tak Ada Audit

SORONG KOTA, iNewssorongraya.id – Pernyataan mengejutkan soal dana otonomi khusus (Otsus) Papua menjadi sorotan publik. Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menyebut dana lebih dari Rp200 triliun yang mengalir ke Tanah Papua selama dua dekade tidak pernah diaudit secara menyeluruh, sehingga pemerintah pusat tidak mengetahui secara pasti pemanfaatannya.

Pernyataan itu disampaikan Hashim saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Membangun Indonesia dari Timur yang digelar di Ballroom Vega Hotel, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (16/1/2026). Forum tersebut merupakan rangkaian perayaan Natal Nasional Partai Gerindra.

“Dari dulu sampai sekarang tidak ada audit tentang dana Rp200 triliun. Pemerintah pusat tidak tahu uang itu dipakai untuk apa, karena pimpinan daerah terdahulu menolak audit,” ujar Hashim di hadapan peserta seminar.

Isu transparansi dana Otsus mencuat bersamaan dengan fakta sosial yang masih memprihatinkan.

Hashim menegaskan, perhatian fiskal negara terhadap Papua sudah sangat besar, bahkan secara per kapita melebihi wilayah lain di Indonesia.

“Rakyat Papua menerima dana lebih besar dibanding rakyat di Pulau Jawa. Itu fakta. Tapi kita harus jujur bertanya, mengapa kesejahteraan belum terwujud?” katanya.

Ia juga meminta kepala daerah di Papua membuka pengelolaan anggaran kepada publik. “Rakyat Papua berhak tahu. Pemerintah pusat menghendaki transparansi dan akuntabilitas seperti daerah lain,” tegasnya.

Menanggapi klaim tersebut, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyatakan tidak sepakat jika seluruh daerah di Papua digeneralisasi menolak audit. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilakukan setiap tahun.

“Saya dua periode Bupati Asmat, pernah jadi Sekda dan Inspektur. Kami diaudit tiap tahun oleh BPK. Kalau dibilang tidak pernah diaudit, berarti BPK yang salah,” kata Elisa Kambu.

Menurutnya, tantangan pembangunan Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain, khususnya Pulau Jawa. Faktor geografis ekstrem membuat biaya infrastruktur jauh lebih mahal. “Bangun satu meter jalan di Papua bisa hampir Rp5 juta karena harus menembus rawa, lembah, dan gunung,” ujarnya.

Ia juga menyoroti keberadaan empat provinsi baru di Tanah Papua yang masih membutuhkan percepatan infrastruktur dasar dan dukungan anggaran berkelanjutan dari pusat.

Hashim kembali menekankan bahwa kritiknya ditujukan pada kepemimpinan daerah masa lalu, bukan kepada kepala daerah saat ini. Ia mengaku mendengar langsung keluhan Presiden ke-6 hingga Presiden ke-8 RI terkait sulitnya melakukan pengawasan dana Otsus.

“Saya sering melihat gubernur-gubernur Papua terdahulu tinggal di presidential suite hotel paling mahal di Jakarta. Menteri saja tidak berani. Ini fakta yang saya lihat sendiri,” ungkap Hashim.

Meski demikian, ia memastikan komitmen pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terhadap Papua tidak akan berkurang. Pemerintah, kata Hashim, ingin memastikan dana besar yang dikirim benar-benar menyentuh kebutuhan dasar rakyat, terutama pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak Papua.

Seminar nasional tersebut ditutup dengan dialog terbuka antara pusat dan daerah, mencerminkan kebutuhan mendesak akan tata kelola dana Otsus yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada masa depan generasi Papua.

Editor : Hanny Wijaya