Kematian Ibu Hamil Irene Sokoy jadi Alarm Gagalnya 24 Tahun Otsus Papua

SORONG KOTA, iNewssorongraya.id – Kematian Irene Sokoy, ibu hamil asal Jayapura yang ditolak oleh empat rumah sakit, kembali menohok kesadaran publik tentang masih rapuhnya pelayanan kesehatan bagi Orang Asli Papua (OAP). Tragedi pada 17 November 2025 itu bukan sekadar kegagalan medis, tetapi menjadi potret nyata bahwa 24 tahun kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) belum menjamin hak dasar OAP, terutama dalam akses layanan kesehatan yang setara.

Ketua Umum Forum Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya, Yanto Ijie, menyebut kematian Irene sebagai bukti telanjang kegagalan sistemik.
“Sudah 24 tahun Otsus berjalan, namun kematian Irene Sokoy menjadi bukti bahwa kebijakan ini belum mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang dijanjikan bagi OAP,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Selasa, 25 November 2025.

Ia menegaskan, dana Otsus yang mengalir selama dua dekade lebih belum menyentuh kebutuhan vital, terutama pelayanan kesehatan. “Dana Otsus justru terindikasi tidak efektif dan tidak tepat sasaran,” kata Yanto.

Dalam pernyataan tegasnya, Yanto menyebut Otsus hadir sebagai konsekuensi ketidakpuasan OAP terhadap negara.
“Otsus hadir karena desakan mayoritas OAP bersepakat memisahkan diri dari NKRI. OAP ingin merdeka. Namun 24 tahun Otsus, hak hidup OAP masih diperlakukan tidak adil,” ungkapnya.

Ia menilai tragedi Irene sebagai tindakan diskriminatif terhadap perempuan Papua, sebuah ironi di tengah kebijakan yang seharusnya memberikan perlindungan khusus.
“Otsus bagi OAP tetap masih tidak berhasil jika pemerintah tidak segera evaluasi sistem pelayanan rumah sakit dan kesehatan di Tanah Papua,” tegasnya.

Yanto menyuarakan kembali martabat OAP yang selama ini dikenal sebagai representasi identitas paling rentan di republik. “Orang Asli Papua merupakan manusia termahal di Republik ini. Perlakuan khusus harus dilakukan dengan adil, manusiawi dan sepenuh hati,” katanya.

Yanto meminta enam gubernur dan Forkopimda di seluruh Tanah Papua segera turun tangan melakukan evaluasi total terhadap rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta. Ia menekankan perlunya pemeriksaan menyeluruh pada tata kelola, SOP, tenaga medis, perawat, bidan, dokter spesialis, hingga ketersediaan obat-obatan.

“Peristiwa ini menjadi catatan buruk. Banyak rumah sakit belum maksimal menerapkan SOP pelayanan pasien bagi OAP. Keterbatasan dokter, alat kesehatan, dan obat menjadi faktor utama yang harus segera dipenuhi,” ujarnya.

Ia mendesak pemerintah pusat dan daerah mengakui sepenuhnya bahwa OAP berhak mendapatkan layanan kesehatan setara.
“Perlakuan khusus itu jangan hanya formalitas tanpa substansi,” katanya menegaskan.

Kematian Irene Sokoy terjadi setelah ia dan keluarganya berkeliling mencari pelayanan medis sejak Minggu malam, 16 November 2025. Kontraksi yang semakin kuat memaksa keluarga membawa Irene menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari, Kabupaten Jayapura. Namun ia tidak segera mendapatkan tindakan medis, sementara proses pembuatan surat rujukan dinilai lambat.

Keluarga kemudian membawa Irene ke RS Dian Harapan Waena dan RSUD Abepura, tetapi kedua rumah sakit itu kembali tidak memberikan layanan yang memadai. Harapan terakhir di RS Bhayangkara Kotaraja sirna ketika keluarga diminta membayar uang muka Rp4 juta karena kamar BPJS penuh.

Setelah ditolak empat rumah sakit dan tidak pernah menerima penanganan medis yang layak, Irene dan bayinya meninggal pada Senin dini hari, 17 November 2025 pukul 05.00 WIT.

Tragedi ini meninggalkan duka mendalam tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi ribuan OAP yang selama ini merasakan ketimpangan pelayanan kesehatan. Kematian Irene menjadi simbol kegagalan negara melindungi warganya yang paling rentan.

Yanto menutup pernyataannya dengan seruan keras:
“Kematian Irene Sokoy adalah panggilan darurat bagi semua pihak untuk segera bertindak. Jika tidak, Otsus hanya akan menjadi ilusi dan OAP akan terus menjadi korban dari sistem yang tidak adil dan diskriminatif.”

Editor : Hanny Wijaya