Dishub Kota Sorong Tegaskan Retribusi Pelabuhan Rakyat Resmi, Janji Perketat Pengawasan dan Keamanan

SORONG, iNewssorongraya.id – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sorong, Paul Yawan, memberikan klarifikasi terkait pungutan retribusi di Pelabuhan Penyeberangan Rakyat Sorong yang belakangan menuai sorotan publik. Ia menegaskan bahwa penarikan karcis masuk di pelabuhan merupakan kewenangan resmi petugas Dishub, meski diakui masih ada persoalan di lapangan, Selasa (16/9/2025).

Paul Yawan menjelaskan, terdapat kondisi tertentu di mana petugas Dishub tidak selalu berada di lokasi. Kekosongan itu, menurutnya, kerap dimanfaatkan pihak-pihak lain untuk mengambil alih pungutan retribusi.
“Hal-hal seperti itu bukan menjadi kewenangan petugas Dinas Perhubungan. Kewenangan kami jelas, yakni menarik karcis masuk resmi di pelabuhan,” tegasnya.

Untuk mencegah kebocoran retribusi, Dishub Kota Sorong berencana menempatkan petugas keamanan di area pelabuhan serta memasang portal. Paul menilai langkah itu penting mengingat sering terjadi intimidasi terhadap petugas resmi.
“Selama ini, petugas Perhubungan yang kami tempatkan di pelabuhan rakyat justru sering mendapat intimidasi bahkan dipukul. Karena itu, penguatan pengamanan menjadi sangat penting,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Paul menegaskan bahwa seluruh hasil pungutan retribusi selalu disetorkan ke kas negara sebelum masuk ke kas daerah sesuai aturan. Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana menjadi prioritas Dishub Kota Sorong.

Selain fungsi mobilitas masyarakat lokal, Pelabuhan Penyeberangan Rakyat Sorong juga menjadi pintu masuk wisatawan domestik dan mancanegara menuju Raja Ampat serta destinasi unggulan Papua Barat Daya.
“Pelabuhan ini aset penting bagi kita semua. Karena itu, saya mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar pelabuhan,” pungkas Kepala Dishub Kota Sorong.

Editor : Hanny Wijaya