Maikel Welerubun, Pasien Luka Tembak Dalam Kerusuhan di Kota Sorong Dirujuk ke Manado

KOTA SORONG, iNewssorongraya.id – Setelah menjalani perawatan intensif selama 13 hari di RSUD Sele Be Solu, Kota Sorong, Maikel Welerubun (22), korban luka tembak dalam kerusuhan akhir Agustus lalu, akhirnya resmi dirujuk ke RS Prof. Kandouw Manado, Minggu (7/9/2025).

Pasien diberangkatkan melalui Bandara Deo Sorong dengan pendampingan tim medis lengkap yang terdiri dari dokter bedah, perawat ICU, dan penata anestesi. Orang tua Maikel turut serta dalam perjalanan tersebut.

Sebelum keberangkatan, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Jemima Elisabeth Lobat dan Direktur RSUD Sele Be Solu, Susi Petronela Djitmau, menyempatkan diri menjenguk korban. Dalam kunjungan itu, Wali Kota juga menyerahkan bantuan langsung kepada pihak keluarga.

“Kami berharap Maikel segera mendapat penanganan medis yang lebih lengkap di Manado dan bisa pulih kembali,” ujar Wali Kota Sorong.

Biaya rujukan pasien dipastikan ditanggung oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu bersama Wali Kota Sorong.

Kronologi Penembakan: Keluarga Sebut Salah Sasaran

Sebelumnya pihak keluarga menegaskan Maikel bukan bagian dari massa aksi. Menurut keterangan mertuanya, Kristian Tiba (53), Maikel hanya sedang mencari nafkah dengan mengojek ketika insiden terjadi.

“Waktu itu Maikel mau ngojek buat cari uang susu anaknya. Istri sudah larang karena ada demo di Jalan Jenderal Sudirman, tapi dia tetap berangkat hanya untuk cek jalan. Ternyata malah ditembak di depan Kantor Distrik Sorong Manoi,” jelas Kristian.

Ia menambahkan, titik lokasi Maikel saat tertembak berbeda dengan kerumunan massa yang ricuh di Kantor Kejaksaan. Luka tembak yang dialami menantunya disebut parah, menembus lengan kiri hingga mengenai usus, limpa, dan paru-paru.

“Hasil pemeriksaan dokter, peluru menembus saraf dan organ vital. Ada serpihan yang masih bersarang di tubuh,” ungkapnya.

Kristian menduga kuat peluru tersebut berasal dari aparat. “Kami harap pelaku segera diproses hukum, jangan sampai kasus ini ditutupi,” tegasnya.

Keluarga Desak Uji Balistik

Kerabat korban, Jenis Ohoiner, memastikan pihak keluarga sudah membuat laporan resmi ke Polresta Sorong Kota.

“Kami minta polisi segera lakukan uji balistik terhadap proyektil yang ada di tubuh Maikel. Jangan ada pembelaan sebelum hasilnya keluar. Harus jelas peluru itu milik siapa dan siapa penembaknya,” tegas Jenis.

Pihak TNI dan Komnas HAM Beri Tanggapan

Berbeda dengan keterangan keluarga, Komandan Korem 181/PVT Brigjen TNI Totok Sutriono menyebut Maikel bukan terkena peluru tajam.

“Itu peluru gas air mata, bukan peluru tajam. Anggota kami di lapangan kemarin tidak membawa peluru tajam,” kata Totok.

TNI disebut menurunkan 150 personel serta dua unit panser Anoa buatan Pindad untuk mengamankan aksi.

Sementara itu, Komnas HAM Perwakilan Papua menemukan bukti penting berupa rekaman CCTV dan proyektil yang menyerupai peluru. Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, memastikan barang bukti telah diserahkan ke penyidik.

“Kami sudah melihat langsung kondisi Maikel. Dalam tubuhnya ditemukan benda asing menyerupai peluru, sekarang sudah diserahkan untuk uji forensik,” ujarnya di Sorong, Jumat (5/9/2025).

Selain memeriksa puluhan saksi, Komnas HAM juga menemui Gubernur Elisa Kambu, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Gatot Haribowo, dan Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amry Siahaan. Namun hingga kini, pihak Korem 181/PVT belum bisa dimintai keterangan.

Kerusuhan Sorong: Dampak Luas dan Korban

Kerusuhan 27 Agustus 2025 di Kota Sorong dipicu pemindahan empat tahanan politik ke Makassar. Peristiwa itu memicu protes besar hingga merembet ke sejumlah daerah di Papua, termasuk Manokwari, Jayapura, Wamena, dan Nabire.

Puluhan warga sipil, termasuk anak-anak, serta aparat kepolisian dan TNI menjadi korban. Sejumlah fasilitas publik ikut rusak, bahkan kediaman pribadi Gubernur Elisa Kambu turut diserang massa.

Komnas HAM menegaskan investigasi ini bertujuan memastikan kejelasan kasus serta mencegah peristiwa serupa terulang. “Presiden sudah memerintahkan Menhan, Menko Polhukam, Panglima TNI, dan Kapolri agar memberi akses penuh. Negara harus hadir untuk pemulihan situasi,” pungkas Frits.

Editor : Hanny Wijaya