Legislator Perindo Soroti Ketimpangan Pembangunan di Papua Barat Daya, Tolak Investasi Merusak Alam

MAYBRAT, iNewssorongraya.id – Legislator Partai Perindo, Willem Assem, menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Maybrat, usai melaksanakan Reses II Tahun 2025 di Distrik Ayamaru dan Aifat Timur Raya. Dalam dialog hangat bersama kepala distrik, kepala kampung, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, dan mahasiswa, Willem menerima beragam aspirasi yang mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah tersebut.

Baca Juga

Willem Assem, Kader Perindo, Serukan Pembangunan Infrastruktur di PBD untuk Penuhi Kebutuhan Warga

Willem, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Papua Barat Daya yang membidangi infrastruktur, mengungkapkan keprihatinannya terkait ketimpangan pembangunan yang masih terasa di pedalaman Papua. Menurutnya, program pembangunan yang ada belum menyentuh secara merata ke berbagai pelosok, terutama di daerah yang sulit dijangkau.

“Sebagai anggota DPR, saya berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Aspirasi masyarakat yang saya terima, akan saya teruskan agar menjadi perhatian pemerintah, baik dalam hal pembangunan jalan, jembatan, listrik, air bersih, maupun sarana ibadah,” ujar Willem.

Masalah Utama yang Dihadapi Masyarakat

Baca Juga

Langkah Inovatif Legislator PBD dari Partai Perindo: Dorong Bandara Perintis di Pedalaman Maybrat

Salah satu masalah utama yang dihadapi masyarakat, menurut Willem, adalah kurangnya akses terhadap fasilitas umum. Di banyak daerah, masyarakat masih kesulitan memperoleh air bersih dan akses listrik, serta terbatasnya transportasi yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan pusat kota.

Selain itu, terdapat tantangan lain yang dihadapi oleh masyarakat terkait pembangunan tempat ibadah. Meskipun banyak gereja yang dibangun, seringkali kendala utama adalah pembiayaan. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk lebih mendukung umat beragama dalam membiayai pembangunan rumah ibadah mereka sebagai bagian dari pembinaan sosial keagamaan.

Penolakan terhadap Investasi yang Merusak Alam

Namun, isu lain yang mencuat dalam reses ini adalah penolakan keras masyarakat terhadap kehadiran perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan. Masyarakat adat, khususnya di Kabupaten Maybrat dan sekitarnya, menegaskan bahwa mereka tidak menerima investasi dalam bentuk apa pun, baik itu perusahaan perkebunan maupun pertambangan.

“Banyak masyarakat yang menolak investasi yang datang dari perusahaan-perusahaan besar, terutama yang bergerak di sektor perkebunan dan pertambangan. Mereka merasa bahwa perusahaan-perusahaan ini merusak ekosistem dan hutan yang sangat penting bagi kehidupan mereka,” jelas Willem.

Menurut Willem, masyarakat Papua bergantung pada hutan sebagai sumber kehidupan mereka, yang sering mereka sebut sebagai ‘supermarket alami’. Jika hutan dihancurkan, maka kehidupan mereka pun akan terancam. Oleh karena itu, mereka lebih memilih agar pemerintah lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal melalui program-program yang mengutamakan sektor riil, seperti UMKM, yang dapat memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan mereka.

“Yang mereka harapkan adalah pemerintah dapat memperdayakan mereka dengan tanah otonomi khusus dan memberikan pembinaan di sektor ekonomi. Mereka ingin dilibatkan dalam kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa merusak alam mereka,” tambahnya.

Pentingnya Pembangunan di Daerah Pinggiran

Selain itu, Willem juga menyoroti perlunya perhatian lebih terhadap daerah pinggiran yang selama ini kurang mendapat perhatian. Menurutnya, daerah-daerah ini sering kali terisolasi dan tidak dijangkau oleh fasilitas transportasi yang memadai, baik darat maupun laut. Masyarakat di daerah pinggiran ini juga seringkali harus menanggung kesulitan akibat infrastruktur yang rusak.

“Di daerah pinggiran, banyak jalan yang rusak, dan transportasi sangat terbatas. Masyarakat di sana mengalami kesulitan yang luar biasa. Oleh karena itu, pemerintah harus fokus dalam menggunakan dana otonomi khusus untuk membangun infrastruktur dasar, seperti jalan kampung, jembatan, serta menyediakan akses air bersih dan listrik,” ujar Willem.

Masyarakat asli Papua, menurut Willem, hidup di berbagai zona geografis yang memiliki tantangan tersendiri, mulai dari gunung, lembah, lereng, pesisir, hingga pulau. Setiap wilayah memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, dan oleh karena itu pendekatan pembangunan yang lebih spesifik dan sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut sangat penting.

Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Willem menegaskan bahwa dengan memahami karakteristik wilayah dan tantangan yang dihadapi masyarakat, pembangunan di Papua Barat Daya dapat lebih efektif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemerintah harus lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang mendukung kehidupan sehari-hari, dan pelestarian alam yang menjadi sumber kehidupan mereka.

“Dengan kebijakan yang tepat, saya yakin masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dapat teratasi dan mereka akan merasa puas dengan kehadiran pemerintah. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi kita semua, namun dengan kerja sama, kita bisa mencapainya,” tutup Willem.

Artikel ini menjadi penting karena mengangkat aspirasi masyarakat yang selama ini sering terabaikan dan menyoroti pentingnya pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi lokal dan pembenahan infrastruktur menjadi kunci untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Papua Barat Daya.

Editor : Chanry Suripatty