Papua Barat Daya Mantapkan Kesiapsiagaan Hadapi Konflik Sosial Lewat Rencana Kontinjensi Terpadu

SORONG KOTA, iNewssorongraya.id — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya resmi menutup rangkaian kegiatan penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi Ancaman Bencana Konflik Sosial, Jumat (18/7/2025) di Hotel Waigo, Kota Sorong. Selama lima hari sejak 14 Juli, kegiatan ini menjadi momentum krusial dalam memperkuat kesiapsiagaan daerah terhadap potensi krisis sosial yang dapat berdampak besar pada kemanusiaan dan stabilitas regional.

Plt. Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Drs. Yakop Karet, memimpin langsung penutupan kegiatan yang turut dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi kemanusiaan, serta fasilitator dari ADRA Indonesia selaku mitra utama penyusunan dokumen tersebut.

“Konflik sosial, baik yang laten maupun terbuka, jika tidak ditangani secara strategis dapat berubah menjadi bencana kemanusiaan. Kita tidak boleh anggap biasa. Dokumen ini adalah pedoman awal sekaligus wujud komitmen kita untuk merespons secara cepat, tepat, dan manusiawi,” tegas Yakop dalam sambutannya.

Dokumen yang dihasilkan berupa draft awal rencana kontinjensi, yang akan menjadi panduan operasional seluruh pemangku kepentingan dalam merespons dan memulihkan situasi pasca konflik sosial. Proses penyusunannya melibatkan kolaborasi erat antara ADRA Indonesia dan Dinas Kebakaran, Penyelamatan, Penanggulangan Bencana (DKP2B) Papua Barat Daya, serta didukung penuh OPD terkait. Tahap selanjutnya mencakup uji publik dan finalisasi hingga September 2025.

Carlos Purba, perwakilan ADRA Indonesia, menyampaikan bahwa rencana ini bukan hanya dokumen formal, melainkan “dokumen hidup” yang harus terus diperbarui mengikuti dinamika sosial dan kapasitas daerah.

“Konflik tidak selalu bisa dicegah, tapi kita bisa siap menghadapinya. Rencana kontinjensi ini menjadi alat bersama, panduan bersama. Bencana adalah urusan semua pihak,” ujar Carlos.

Ia juga mengingatkan bahwa menurunnya tren bantuan internasional menuntut peningkatan kemandirian lokal. “Solidaritas kemanusiaan harus dijaga. Penguatan kapasitas lokal adalah kunci respons yang tangguh dan berkelanjutan,” tambahnya.

Draft dokumen saat ini telah memuat skenario kompleks berdasarkan pengalaman nyata, termasuk konflik di Kabupaten Maybrat yang menyebabkan pengungsian besar-besaran dan tekanan sosial ekonomi yang berat bagi masyarakat lokal.

Setelah tahap finalisasi, pemerintah daerah berencana melakukan sosialisasi luas, integrasi dalam sistem penanggulangan bencana daerah, serta penyusunan simulasi tabletop exercise guna menguji kesiapan operasional dokumen tersebut.

Papua Barat Daya dinilai memiliki kerentanan tinggi terhadap konflik berbasis sosial, ekonomi, hingga politik. Penyusunan rencana kontinjensi ini dinilai bukan sekadar strategi teknis, melainkan investasi sosial jangka panjang untuk menciptakan ketahanan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

“Kita tidak berharap ada bencana ke depan. Tapi kalau pun terjadi, kita harus siap. Inilah esensi dari rencana kontinjensi ini,” pungkas Yakop Karet.

Editor : Hanny Wijaya