Hasil Tes CPNS Papua Barat Daya Dipertanyakan, Forum Pencaker OAP Siap Geruduk Kantor Gubernur

SORONG, iNewsSorong.id – Ketua Forum Pencari Kerja (Pencaker) Orang Asli Papua (OAP) Papua Barat Daya, Jolvin Kareth, mengungkapkan keberatan atas hasil tes CPNS yang diumumkan pada Jumat. Ia menilai terdapat banyak peserta non-OAP yang mengisi kuota khusus OAP, yang seharusnya menjadi hak eksklusif putra dan putri Papua asli.

"Kami dari Forum Pencaker OAP Papua Barat Daya akan melakukan rekap ulang hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Jika ditemukan data peserta non-OAP yang mengisi kuota OAP, kami akan menyerahkan data tersebut ke BKSDM Papua Barat Daya untuk diverifikasi," tegas Jolvin.

Forum ini telah menjadwalkan pertemuan penting pada Sabtu, 30 September 2024 besok, untuk merekap data hasil SKD secara menyeluruh. Jolvin juga meminta seluruh pencaker OAP di Papua Barat Daya untuk hadir dalam pertemuan tersebut, mengingat hasil diskusi akan dibawa ke aksi longmarch pada Senin mendatang.

"Kami akan melakukan aksi longmarch ke kantor Gubernur Papua Barat Daya pada Senin untuk menyampaikan aspirasi ini langsung kepada pemerintah. Kami ingin ada keadilan dalam proses seleksi ini," ujar Jolvin dengan nada tegas.

Poin Utama yang Dibahas
Dalam pertemuan Sabtu, ada dua poin utama yang akan menjadi fokus, yakni, Forum akan memeriksa data peserta untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam kuota OAP.

Jolvin menyoroti banyaknya peserta OAP yang mendapat nilai di atas passing grade—bahkan mencapai angka 300 hingga 315—tetapi tetap tidak lolos ke tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

"Kami mempertanyakan sistem passing grade yang diterapkan pemerintah. Bagaimana mungkin peserta dengan nilai tinggi tidak lolos, sementara kuota khusus OAP diisi oleh non-OAP? Ini sangat tidak masuk akal," katanya.

Selain itu, Forum Pencaker OAP juga mendesak pemerintah memberikan penjelasan terkait 29 dinas yang sebelumnya dinyatakan kosong. Jolvin meminta pemerintah memberikan klarifikasi terbuka melalui media agar para pencaker memahami situasi yang terjadi.

Kris Asmuruf, anggota forum lainnya, mengungkapkan kecurigaannya terhadap adanya oknum yang menyalahgunakan kewenangan. "Kuota OAP sudah jelas, tetapi tetap ada non-OAP yang masuk. Kami akan membawa bukti berupa KTP dan KK untuk memperjelas pelanggaran ini," ujarnya dengan nada geram.

Forum Pencaker OAP menuntut transparansi penuh dari pemerintah, termasuk Gubernur dan BKSDM Papua Barat Daya, untuk hadir dalam pertemuan yang direncanakan pada Senin. Mereka berharap data dari forum dan pemerintah dapat dicocokkan demi keadilan bagi seluruh OAP.

"Ini bukan sekadar soal angka, tetapi soal hak dan keadilan bagi putra dan putri Papua," pungkas Jolvin.

Editor : Chanry Suripatty