Masyarakat Sorong Selatan Diminta Waspadai Penyalahgunaan Dana Desa Jelang Pilkada

Sorong Selatan, iNewsSorong.id – Yulianus Sagisolo, pendamping dana kampung di Kabupaten Sorong Selatan, mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi penyalahgunaan dana desa, terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam keterangannya, Yulianus menegaskan bahwa momen politik seperti Pilkada sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi anggaran desa demi kepentingan pribadi atau politik.

Baca Juga

Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Kampung Ukiara Siap Disidangkan, Kajari Warning Perangkat Desa

"Ini adalah momen krusial untuk menjaga dana desa. Saat Pilkada, ada banyak pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi dengan dalih bantuan. Masyarakat harus ekstra hati-hati agar dana kampung tidak disalahgunakan," ujar Yulianus, Rabu (5/10/2024).

Menurutnya, penyalahgunaan dana desa bukanlah fenomena baru, terutama pada saat Pilkada. Yulianus menyebut bahwa janji-janji politik kerap kali memengaruhi penggunaan dana yang seharusnya difokuskan untuk pembangunan dan kesejahteraan warga.

"Ini bukan hal baru. Penyalahgunaan dana sering kali terjadi pada momen-momen seperti ini. Kita harus lebih waspada," tambah Yulianus.

Ia juga menegaskan bahwa dana desa sejatinya merupakan hak masyarakat dan harus digunakan sesuai peruntukannya, yaitu untuk pembangunan kampung serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan dana tersebut sebagai alat politik, lanjutnya, adalah bentuk penyimpangan yang harus dicegah.

"Dana desa adalah hak masyarakat untuk pembangunan kampung. Jangan sampai karena Pilkada, dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya," tegasnya.

Yulianus berharap dengan adanya pengawasan ketat dari berbagai elemen masyarakat, potensi penyalahgunaan dana desa bisa diminimalisir. Ia juga meminta agar seluruh pihak, mulai dari aparat pemerintah hingga penegak hukum, turut berperan aktif dalam memastikan dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya.

"Saya minta pemerintah kabupaten sampai ke provinsi, juga TNI, Polri, KPK, dan kejaksaan, harus menjaga ketat dana desa di momen Pilkada seperti begini," ujar Yulianus.

Ia mengimbau agar aparat kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih intensif dalam mengawasi penggunaan dana desa selama masa Pilkada. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan tidak ada anggaran yang disalahgunakan demi kepentingan politik.

"Pengawasan ini penting agar dana desa digunakan sesuai peruntukannya, bukan disalahgunakan demi kepentingan Pilkada," pungkasnya.

Yulianus berharap dengan adanya perhatian dari berbagai pihak, diharapkan proses Pilkada di Kabupaten Sorong Selatan dapat berlangsung jujur dan transparan, serta tidak mengorbankan hak masyarakat atas pembangunan yang seharusnya mereka nikmati melalui dana desa.

Editor : Chanry Suripatty