Pastikan Komitmen Bersama Turunkan Angka Stunting, Dinkes PBD Gelar Workshop

SORONG, iNewsSorong.id - Upaya membantu pemerintah provinsi Papua Barat Daya dalam menurunkan angka prevalensi stunting terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Barat Daya. Salah satunya dengan melaksanakan Workshop Peran Serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) Dalam Mencegah Stunting, yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel Sorong, Rabu (5/6/2024). 

Kegiatan yang digelar selama tiga hari sejak tanggal 5-8 Juni 2024 tersebut menghadirkan tiga narasumber dengan melibatkan Tim Pendamping Keluarga, Satgas Percepatan Penurunan Stunting beserta OPD-OPD terkait. 

Ketua Panitia kegiatan, Petrus Meokbun mengatakan, dalam upaya peningkatan pembangunan nasional, keluarga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Dimana kekuatan pembangunan nasional, berakar pada elemen keluarga sebagai komunitas mikro dalam masyarakat. 

" Keluarga sejahtera dan berkualitas merupakan pondasi dasar bagi keutuhan, kekuatan dan keberlanjutan pembangunan,"ungkap Petrus. 

Menurut Petrus, negara saat ini sedang fokus pada salah satu permasalahan yang sangat serius yaitu masih tingginya angka prevalensi stunting anak balita.

" Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia, sampai pertengahan tahun 2023 angka prevalensi stunting di Indonesia mengalami penurunan dari 24,4 persen manjadi 21,6 persen. Sedangkan target yang ingin dicapai Pemerintah di tahun 2024 adalah 14 persen,"jelasnya. 

Lebih lanjut Petrus mengatakan, gambaran angka prevalensi stunting di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya masih diatas rata-rata nasional yakni 22,2 persen di tahun 2023. Sementara target yang ingin dicapai Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yaitu penurunan prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024 dan dibawah 14 persen di tahun 2025.

“Kebijakan dan program yang dilakukan dalam rangka mendukung program nasional percepatan penurunan stunting, sesuai Perpres nomor 72 tahun 2021. Dimana salah satu program prioritas Pj Gubernur Papua Barat Daya adalah jaminan seribu hari pertama kehidupan bayi atau anak atau yang dikenal dengan istilah jambu hidup,” bebernya.

Selain itu, kata Petrus, penanganan stunting dimulai dari hulu yaitu mengedukasi remaja putri tentang kesehatan reproduksi dan meningkatkan peran keluarga sebagai lembaga pertama dan utama dalam pendidikan anak.

“Edukasi harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas tim pendamping keluarga harus terus dilaksanakan sehingga kegiatan pendampingan memiliki dampak yang signifikan,” imbuhnya.

Lanjutnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya dan OPD Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten/Kota.

Adapun program kegiatan pengendalian penduduk dan KB diarahkan melalui upaya-upaya berupa pengaturan kelahiran melalui penggunaan alat kontrasepsi modern, pendewasaan usia perkawinan dan peningkatan kualitas keluarga.

“Peserta kegiatan workshop yaitu tenaga tim pendamping keluarga, satgas PPS dan OPD teknis pengendalian
penduduk dari kabupaten dan kota di provinsi papua barat daya,” pungkasnya.

Sementara Kadis Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Barat Daya Naomi Netty Howay yang diwakili Plt Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Barat Daya Hansen Suu mengatakan, penguatan kapasitas Tim Pendamping Keluarga, satgas percepatan penurunan stunting dan instansi terkait bertujuan dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Papua Barat Daya.

Dikatakan Hansen, Pemerintah saat ini tengah gencar menurunkan angka prevalensi stunting, dimana target di tahun 2024 adalah 14 persen.

“Kita harus menangani stunting dari hulu atau dari akarnya. Dalam hal ini dibutuhkan peran serta dari seluruh pihak yang terkait, khususnya dari tim pendamping keluarga,” ungkap Plt Sekretaris Dinas Kesehatan dan P2KB PBD.

Oleh karena itu, kata Hansen, melalui kegiatan workshop, diharapkan koordinasi, kolaborasi dan kerja sama dari semua pihak dalam menurunkan angka prevalensi stunting di Provinsi Papua Barat Daya dapat terus ditingkatkan.

“Persoalan stunting bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab dinas kesehatan saja, tetapi ini adalah persoalan multi sektor. Stunting merupakan masalah yang serius, sehingga harus ditangani juga dengan serius,” tegasnya.

Editor : Sayied Syech Boften