Lantik Septinus Lobat Jadi Pj Wali Kota Sorong, Ini Arahan Tegas Pj Gubernur Papua Barat Daya

SORONG, iNewsSorong.id - Septinus Lobat resmi menjabat sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Sorong periode 2023-2024 setelah dilantik oleh Pj Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa'ad, atas nama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. 

Acara pelantikan digelar di Gedung Lambert Jitmau, Kompleks Kantor Wali Kota Sorong, Kamis (24/8/2023) malam. 

Baca Juga

Tepis Isu Soal Rekomendasi Partai Golkar, Septinus Lobat Nyatakan Sikap Siap Maju Pilkada Wali Kota

Dari pantauan iNewsSorong.id, prosesi pelantikan ditandai pengambilan sumpah dan janji jabatan.

Selain melantik Septinus Lobat sebagai Pj Wali Kota Sorong, Pj Gubernur juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan kepada Pj Bupati Sorong, Yan Piet Moso dan Pj Bupati Maybrat Bernhard E Rondonuwu.

Dalam arahannya, Pj Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa'ad menekan kepada tiga pejabat yang baru saja dilantik dan diperpanjang masa tugasnya untuk bekerja keras demi suka Pemilu 2024 mendatang. 

Baca Juga

Karel Gifelem Angkat Bicara, Ungkap Dugaan Nepotisme Pj Wali Kota Sorong

Tak hanya itu kepada Pj Wali Kota Sorong, Pj Gubernur Mohammad Musa'ad memberikan arahan khusus terkait beban tugas dan tantangan yang cukup berat yang sedang menanti proses penyelesaian nya. 

Pj Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa'ad melantik Septinus Lobat sebagai Pj Wali Kota Sorong yang baru menggantikan George Yarangga. (FOTO: iNewsSorong.id - CHANRY)

Persolan sampah di kota Sorong yang menjadi sorotan luas dan masuk dalam kategori kota terkotor di Indonesian serta merusak wajah ibu kota provinsi tersebut. 

Baca Juga

KPK Periksa Sejumlah Pejabat di Papua Barat Daya, Ada Nama Goerge Yarangga Mantan Pj Walikota Sorong

"Pj Wali Kota tugas saudara berat, kota ini banyak yang harus diselesaikan. Beberapa waktu lalu di Indonesia ada kota-kota yang perlu diselesaikan permasalahan sampahnya, diantaranya ada Kota Sorong. Lakukan upaya-upaya untuk mengeleminir banjir sehingga ketika hujan, kita tidak lagi ketakutan karena air kemana-mana," katanya.

Menurut Musa'ad, Kota Sorong sudah harus berubah karena telah menjadi ibukota provinsi.
"Kota ini untuk semua orang, kita punya obsesi, bahwa kota ini adalah pintu masuk di tanah Papua. Kalau mau lihat Papua maka cukup lihat Sorong," ungkapnya.

Musa'ad menambahkan bahwa kasus kriminalitas yang sangat tinggi akhir-akhir ini Kota Sorong sangat menjadi sorotan tajam, sehingga keamanan perlu ditingkatkan.

Baca Juga

Ini Alasan Pj Wali Kota Sorong Copot Jabatan Dua Pimpinan OPD dan Pecat Staf Honorer

"Jadi Pj Wali Kota Sorong harus koordinasi dengan kepolisian supaya masyarakat di kota ini merasa aman," katanya.

Dalam arahan tersebut, Pj Gubernur juga memberikan arahan khusus kepada Pj Bupati Sorong terkait tugasnya memastikan Kawasan Ekonomi Khusus harus bisa eksis.

"Kita diberikan batas waktu sampai Desember. Kita harus berkolaborasi sehingga KEK itu tidak perlu dicabut," tegasnya.

Baca Juga

Diduga Masih Loyal ke Mantan Walkot, Pj Wali Kota Sorong Pecat Honorer dan Kabag Prokopim

Musa'ad juga mengingatkan kepada Pj Bupati Sorong agar melakukan kebijakan-kebijakan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat di wilayah itu. 

"Karena Pengembangan Pusat Papua Barat Daya ada di Kabupaten Sorong. Sehingga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Sementara kepada Pj Bupati Maybrat, Pj Gubernur Musa'ad mengatakan bahwa harus melakukan Recovery terhadap wilayah tersebut.

"Lakukan agar masyarakat merasa aman dan bahagia tinggal di tempat mereka," katanya.

terkait efektivitas dan suksesnya tugas dari para Pj Bupati dan Wali Kota dirinya telah memerintahkan Sekda Provinsi Papua Barat Edison Siagian agar setiap 3 bulan harus ada laporan atas kinerja para penjabat tersebut.

"Saya sudah bicara ke pak sekda, setiap 3 bulan harus menyampaikan laporan. Sehingga kita tahu apa yang dikerjakan. Jika ada trouble maka akan diselesaikan bersama-sama," tegasnya.

Pj Gubernur PBD juga mengatakan bahwa menjadi pejabat harus melayani masyarakat, sehingga hal-hal yang tidak penting harus ditinggalkan. 

"Kita penjabat ini dipilih langsung oleh Pemerintah Pusat sehingga kita kadang harus berangkat ke Jakarta. Tapi kalau tidak ada keperluan, maka jangan ke Jakarta. Perhatikan masyarakat, kurangi wara-wirinya," tegasnya.

Editor : Sayied Syech Boften