Menteri Investasi Kecewa Lihat Perkembangan KEK Sorong, Janji Ambil Langkah Khusus

SORONG, iNewsSorong.id – Progres perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, hingga saat ini belum menunjukan perkembangan yang signifikan. 

Padahal kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus sangat diharapkan oleh warga Papua Barat dan Papua Barat Daya, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat meninjau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Sorong, Jum'at (4/8/2023) (FOTO: iNewsSorong.id - KIRANA)

Baca Juga

Tiba di Kota Sorong Menko Marves Gelar Pertemuan Tertutup Bersama Forkompinda Papua Barat

Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Investasi/Kepala BKPM Republik Indonesia Bahlil Lahadalia turun langsung, untuk meninjau Kawasan KEK yang hanya satu-satunya di Tanah Papua, Jumat (4/8/2023). 

Tampak Bahlil didampingi Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mochammad Musa'ad dan Penjabat Bupati Sorong Jan Piet Mosso, saat melakukan kunjungan ke Kawasan KEK Sorong. 

Pasca melihat kawasan KEK Sorong yang tidak ada perkembangan, tampak kekecewaan diwajah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. 

"Saya kesini sudah dua kali dan setelah kita lihat, KEK Sorong belum ada perkembangan yang signifikan. Dari 20 KEK yang ada di Indonesia, di Papua cuma ada satu yaitu KEK Sorong," ungkapnya kepada awak media disela-sela kunjungan kerja ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong. 

Pemerintah, sambungnya, telah menetapkan bahwa diakhir tahun 2023 akan melakukan evaluasi total terhadap KEK-KEK yang tidak produktif. 

"Akhir tahun ini pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap KEK-KEK yang tidak produktif. Saya khawatir, KEK Sorong masuk dalam salah satu KEK yang akan dievaluasi. Jika hal tersebut terjadi, maka pemerintah malu dan saya juga akan malu," imbuhnya. 

Menurut Bahlil, agar status KEK Sorong tidak dicabut, maka langkah yang harus dilakukan saat ini adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya harus membebaskan semua lahan KEK Sorong seluas sekitar 500 hektar lebih. 

"Saya sudah berkomunikasi sama Gubernur, agar segera lakukan pembebasan semua lahan KEK Sorong. Tadi juga saya sudah bicara sama Sesmenko sebagai penanggung jawab implementasi KEK di seluruh Indonesia, agar status KEK Sorong jangan dulu dicabut. Saya yang akan jadi jaminannya," ujarnya.

Menurut Menteri Investasi, yang menjadi tugas Pemerintah saat ini adalah bagaimana mendatangkan investor yang ada ke KEK Sorong. Katanya, begitu lahan KEK Sorong clear, dirinya akan sering datang ke Sorong untuk bagaimana bisa menclearkan semua.

"Saya melihat kawasan ini, Fakfak justru lebih cepat. Padahal fakfak itu baru dan belum sampai setahun bikin kawasan industri pupuk, sekarang investasinya sudah masuk hampir 30 triliun. Ini (KEK Sorong) kalau saya lihat belum ada perkembangan apa-apa, jadi saya berkomitmen dengan gubernur dan bupati mau tidak mau kita harus melakukan gerakan ekstra diluar kelaziman. Kita harus melakukan langkah-langkah komprehensif," pungkasnya.

Tidak hanya itu, Menteri Investasi Bahlil juga menyatakan, salah satu perusahaan asal China telah melakukan MoU dengan pihak Pemerintah Kabupaten Sorong sejak April 2023 lalu. 

Hal tersebut tentu sangat disambut baik oleh Pemerintah. Namun sayangnya, laporan yang didapatkan bahwa pihak perusahaan meminta jaminan ketersediaan bahan baku di wilayah itu. 

"Saya pernah diberitahukan soal Investor dari China, merekakan mau bangun Smelter Nikel disini (KEK Sorong). Tetapi mereka minta jaminan bahan baku," beber Bahlil. 

Oleh karena itu, Bahlil meminta kepada Penjabat Gubernur Papua Barat Daya agar jangan mengizinkan nikel yang ada di Raja Ampat, keluar dari Papua Barat Daya. Selain itu, Ia juga meminta agar Penjabat Gubernur Papua Barat Daya untuk segera menginventarisir IUP-IUP yang tidak produktif untuk segera ditata kembali.

Editor : Sayied Syech Boften