Duduk Perkara Proposal Pilkada Bupati Sorong Selatan di Pusaran OTT KPK Kasus Bupati Pemalang
SORONG, iNewsSorongRaya.id - Misteri pemanggilan Bupati Sorong Selatan Petronela Krenak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan pemerasan di Pemerintah Kabupaten Pemalang akhirnya terjawab. Kuasa hukum Petronela, Yosep Titirlolobi, membeberkan bahwa kliennya diperiksa penyidik murni untuk mengklarifikasi temuan dokumen proposal Pilkada 2024 yang disita dari kediaman salah satu tersangka.
Dokumen tersebut ditemukan saat tim antirasuah menggeledah rumah Lilik Budi Suprianto. Lilik merupakan satu dari empat tersangka operasi tangkap tangan (OTT) kasus Pemalang yang turut menjerat Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro, Mohamad Haris, serta oknum staf KPK Setya Budi Dias Oktavianto.
Yosep menguraikan bahwa keterkaitan kliennya dengan Lilik bermula pada perhelatan Pilkada 2024. Pertemuan keduanya di Hotel Vega Kota Sorong selama 30 menit difasilitasi oleh oknum aparatur sipil negara (ASN) berinisial HN yang kala itu menjabat Kepala Badan Kesbangpol Kota Sorong. Dalam pertemuan itu, Lilik bertindak layaknya konsultan yang menawarkan dukungan anggaran bagi kandidat kepala daerah dengan imbal balik rencana investasi di Sorong Selatan.
"Klien kami memang membuat dan menyerahkan proposal tersebut di salah satu hotel di Jakarta saat agenda pertemuan partai pada 2024. Namun, komitmen itu tidak pernah terealisasi dan tidak ada satu rupiah pun dana yang cair hingga detik ini," ungkap Yosep dalam keterangan pers di Kota Sorong, Senin (16/11/2026).
Selain mengurai asal-usul proposal, Yosep juga menepis kabar miring yang menuding Petronela mangkir dari panggilan penyidik. Surat panggilan bernomor SPGL/6791/DIK.01.00/23/10/2026 tertanggal 13 Oktober 2026 untuk agenda pemeriksaan 26 atau 27 Oktober 2026 dikirim melalui pos dan baru tiba setelah Petronela bertolak dinas ke Kabupaten Teluk Bintuni.
"Ibu Bupati baru mengetahui panggilan itu dari pemberitaan media sepulangnya dari Bintuni pada 28 Oktober 2026. Beliau sama sekali tidak berniat menghindar, bahkan meminta jadwal pemeriksaan ulang dimajukan dari 12 November menjadi 10 November 2026," tegasnya.
Dalam pemeriksaan singkat yang memuat delapan hingga sembilan pertanyaan tersebut, Petronela memastikan tidak mengenal tiga tersangka lainnya di kasus Pemalang. Yosep pun meluruskan spekulasi liar yang menyeret pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sorong Selatan ke dalam pusaran kasus ini.
"Kami tegaskan bahwa klarifikasi di KPK murni seputar dokumen proposal pribadi tahun 2024 dan sama sekali tidak bersinggungan dengan APBD Induk maupun APBD Perubahan Sorong Selatan," katanya.
Keterangan Petronela dinilai telah selaras dengan alat bukti yang dikantongi penyidik sehingga status pemeriksaannya dinyatakan rampung tanpa ada agenda pemanggilan lanjutan.
Editor: Hanny Wijaya