TERNATE, iNewsSorongraya.id – Pembubaran paksa kegiatan nonton bareng dan diskusi film dokumenter Pesta Babi oleh prajurit Komando Distrik Militer (Kodim) 1501/Ternate memicu sorotan tajam. Sutradara film tersebut, Dandhy Dwi Laksono, mempertanyakan dasar kewenangan aparat TNI dalam menghentikan kegiatan sipil yang berlangsung di Kota Ternate, Maluku Utara.
Insiden itu terjadi pada Jumat (8/5/2026) ketika sejumlah prajurit Kodim 1501/Ternate mendatangi lokasi pemutaran film dan meminta kegiatan dihentikan. Pembubaran dilakukan dengan alasan film tersebut dinilai memicu kegaduhan dan dianggap provokatif berdasarkan aduan serta diskursus di media sosial.
Dandhy menilai alasan yang disampaikan aparat militer tidak memiliki dasar logis dan cenderung dipaksakan untuk membenarkan tindakan pembubaran terhadap ruang diskusi publik.
Menurut dia, apabila kegiatan tersebut dianggap mengganggu ketertiban umum, maka penanganannya seharusnya dilakukan aparat kepolisian, bukan prajurit TNI.
“Simpel saja, kalau ini dinilai tidak kondusif, serahkan kepada kepolisian, biar mereka yang menangani,” ujar Dandhy.
Dia juga mempertanyakan tudingan bahwa film dokumenter Pesta Babi mengandung unsur provokatif sebagaimana disampaikan pihak Kodim 1501/Ternate.
“Bisa ditunjukkan seperti apa provokatifnya,” ucap Dandhy.
Komandan Kodim 1501/Ternate Kolonel Inf Jani Setiadi mengatakan pembubaran dilakukan setelah muncul banyak respons publik di media sosial yang menilai isi film dapat memicu keresahan di masyarakat.
“Ini bukan pendapat pribadi saya. Jika tidak percaya, saya akan tunjukkan banyak sifat provokatif menurut masyarakat, menurut di media sosial,” kata Jani di Ternate, Jumat.
Pernyataan tersebut memunculkan kritik dari kalangan jurnalis dan pegiat kebebasan sipil. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate menilai tindakan aparat militer memasuki ruang diskusi sipil menjadi preseden buruk bagi demokrasi.
Ketua AJI Ternate Yunita Kaunar mengatakan kehadiran aparat TNI sejak awal kegiatan telah menciptakan tekanan psikologis terhadap peserta dan panitia penyelenggara.
Menurut dia, tindakan aparat yang mendokumentasikan peserta diskusi memperlihatkan praktik intimidasi yang mengingatkan publik pada pola pembungkaman kebebasan berekspresi di masa lalu.
“Aparat tidak seharusnya menjadi pihak yang menentukan karya apa yang boleh atau tidak boleh ditonton masyarakat,” kata Yunita.
AJI Ternate juga menilai pelibatan militer dalam penghentian kegiatan sipil berpotensi melampaui fungsi dan kewenangan TNI sebagaimana diatur dalam sistem demokrasi dan supremasi sipil.
Sementara itu, film dokumenter Pesta Babi diketahui mengangkat isu sosial dan lingkungan di Papua. Film tersebut menggambarkan dampak ekspansi industri dan pembukaan lahan terhadap hutan adat, sumber pangan tradisional, serta kedaulatan masyarakat lokal.
Kontroversi pembubaran nobar dan diskusi film itu kini memunculkan perdebatan lebih luas mengenai batas kewenangan aparat keamanan, kebebasan berekspresi, serta ruang kritik dalam demokrasi Indonesia.
Di tengah meningkatnya sorotan publik, kasus ini tidak lagi dipandang sekadar penghentian pemutaran film, melainkan menjadi ujian terhadap komitmen negara dalam menjamin kebebasan sipil dan hak masyarakat untuk berdiskusi secara terbuka.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait
