SORONG KOTA, iNewssorongraya.id — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mencatat tingkat kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap pengembalian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2024 menunjukkan tren positif. Kepala Inspektorat Papua Barat Daya, Djasmaniar, SH menyebut sebagian besar temuan telah dikembalikan oleh OPD terkait.
“Kalau tahun 2024, hampir sebagian besar OPD telah melakukan pengembalian uang negara berdasarkan hasil temuan BPK RI,” ujar Djasmaniar di halaman Kantor Inspektorat Papua Barat Daya, Selasa, [25/11/2025].
Menurut dia, setiap OPD mulai melakukan penyetoran kembali secara bertahap sejak menerima dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.
“Selama ini mereka bayar. Cara pengembalian dengan cara dicicil,” katanya.
Namun, pada LHP BPK Tahun Anggaran 2023, Inspektorat masih mencatat dua OPD yang belum menuntaskan kewajibannya.
“Untuk tahun 2023, masih ada dua OPD yang belum menyelesaikan pengembalian,” ujar mantan Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap itu.
Inspektorat menargetkan dua OPD tersebut dapat menuntaskan kewajiban sebelum akhir tahun. “Kita berharap, Desember sudah bisa selesai dikembalikan,” ucapnya.
Djasmaniar menegaskan, apabila hingga batas waktu Desember pengembalian tidak juga diselesaikan, Inspektorat akan menyerahkan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum (APH).
“Selama ini kan demikian. Kasus ATK Kota Sorong dan anggaran belanja makan minum di Kabupaten Sorong pun didasari oleh hasil temuan BPK RI,” tuturnya.
Inspektorat Papua Barat Daya, lanjut dia, terus melakukan pemantauan rutin terhadap pelaksanaan belanja OPD guna mencegah kebocoran anggaran.
“Kita secara berkala, setiap minggu turun ke daerah untuk melakukan monitoring sehingga bisa menekan kebocoran anggaran. Kami tentu berharap setiap OPD bisa mengoptimalkan serapan APBD dan meminimalisir kebocoran anggaran,” kata Djasmaniar menutup wawancara.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
