SORONG, iNewssorongraya.id – Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Barat–Papua Barat Daya bergerak cepat menanggapi banjir besar yang melanda Kabupaten Sorong dan merendam tujuh distrik serta ratusan hektare lahan perkebunan warga. Di tengah derasnya opini publik dan pemberitaan yang menyesatkan soal kerusakan tanggul Sungai Mariat, BWS menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dan telah menerjunkan tim tanggap darurat di lapangan sejak hari pertama bencana.
Banjir besar yang melanda Sorong pada 21 Agustus hingga 24 September 2025 disebabkan curah hujan ekstrem yang melampaui 150 milimeter per hari dan diperparah pasang laut tinggi. Akibatnya, sembilan sungai—termasuk Sungai Klagison, Mariat, Klamalu, dan Makbusun—meluap dan menenggelamkan lebih dari 1.400 rumah, fasilitas umum, kantor pemerintahan, dan lahan pertanian di tujuh distrik.
“Banjir diakibatkan oleh kombinasi curah hujan ekstrem dan pasang laut tinggi yang membuat sungai tidak mampu menampung debit air. Akibatnya, air meluap ke permukiman warga,” ujar Kepala BWS Papua Barat, Wempi Nauw, dalam konferensi pers di Sorong, Minggu (5/10/2025).
Sebagai langkah tanggap darurat, BWS Papua Barat mengerahkan dua unit ekskavator untuk pengerukan dan normalisasi di dua titik paling parah: kanal Makbusun di SP3 Distrik Mayamuk dan Sungai Klafma di Distrik Aimas. Langkah ini bertujuan memperlancar aliran sungai dan mencegah banjir susulan.
Isu soal rusaknya talud di Sungai Mariat sempat viral di media sosial dan pemberitaan lokal. Namun, Wempi Nauw menilai sebagian informasi yang beredar tidak akurat dan menyesatkan.
“Kami sangat menyesalkan pemberitaan yang tidak berimbang. Tidak ada konfirmasi kepada kami. Padahal kami punya hak jawab,” tegas Wempi.
Ia mengakui terdapat retak dan patahan sepanjang 27 meter pada talud Sungai Mariat dekat Jembatan Dua Distrik Aimas. Namun, menurutnya, kerusakan tersebut murni akibat tekanan air yang luar biasa besar saat banjir dan bukan karena kelalaian pekerjaan.
“Pekerjaan operasi dan pemeliharaan itu baru selesai sekitar pertengahan Agustus. Saat banjir besar terjadi pada 21 Agustus dan puncaknya 24 September, umur beton belum sampai 28 hari. Jadi belum sepenuhnya kuat menahan tekanan air,” jelasnya.
Wempi menjelaskan bahwa pekerjaan operasi dan pemeliharaan (OP) bukan proyek konstruksi masif, melainkan kegiatan rutin untuk memperpanjang umur aset infrastruktur. “Ini pekerjaan pemeliharaan berkala, bukan proyek ratusan miliar. Tujuannya menjaga dan menambah nilai aset negara,” katanya.
Tim BWS bersama Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA telah turun langsung hingga dini hari untuk mengidentifikasi kerusakan. “Saya sendiri pulang hampir jam tiga subuh. Kami pastikan semua kerusakan terpetakan,” ujarnya.
Minggu ini, BWS Papua Barat dijadwalkan membenahi kembali talud Sungai Mariat yang retak, sambil memantau curah hujan di wilayah Sorong. Kementerian Pekerjaan Umum juga telah menurunkan tim teknis dan dua direktur dari pusat untuk memastikan tindak lanjut tanggap darurat berjalan sesuai standar.
Dari Jakarta, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan di wilayah terdampak.
“Kami terus memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan masyarakat terdampak. Kementerian PU akan memberikan dukungan penuh dalam menangani dampak banjir di Kota dan Kabupaten Sorong,” ujar Dody dalam siaran pers resmi.
Selain normalisasi sungai, BWS Papua Barat juga mengerahkan pompa alkon dan mobile pump di titik genangan, membuka drainase tersumbat, serta menyalurkan bantuan darurat bagi warga yang terdampak. Koordinasi lintas lembaga pun terus dilakukan bersama TNI-Polri, pemerintah daerah, dan BPBD agar penanganan berjalan cepat dan terintegrasi.
Wempi juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh kabar bohong. “Kami meminta warga jangan percaya pada informasi hoaks. Negara hadir dan bekerja untuk rakyat. Semua langkah kami terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, fase tanggap darurat akan diikuti dengan rehabilitasi pascabencana dan dilanjutkan pekerjaan konstruksi permanen yang dibiayai melalui APBN tahun depan.
“Mulai minggu depan kami sudah bekerja di lapangan untuk normalisasi sungai. Kami ingin masyarakat tenang, karena pemerintah hadir memberikan rasa aman,” kata Wempi menutup keterangannya.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait
