SORONG KOTA, iNewssorongraya.id – Polemik seputar operasional PT Gag Nikel kembali mencuat setelah perusahaan tambang tersebut dikabarkan beroperasi kembali. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, S.T., M.Si., menegaskan bahwa keputusan mengenai pembukaan atau penutupan PT Gag Nikel sepenuhnya berada di tangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bukan kewenangan pemerintah daerah.
“Keputusannya dari Jakarta, masyarakat ribut di sini. Padahal yang putuskan di Jakarta. Seenaknya saja ditutup tanpa ada pemberitahuan ke pemerintah di daerah, terus mereka buka juga seenaknya. Ini akan merisaukan masyarakat dan menimbulkan pro-kontra,” tegas Julian.
Julian berharap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dapat mengundang Gubernur Papua Barat Daya, Bupati Raja Ampat, serta para tokoh penting untuk duduk bersama. Menurutnya, kesepakatan bersama perlu diambil agar keputusan pusat tidak menimbulkan gejolak di masyarakat lokal.
Dalam wawancara tersebut, Julian juga menyampaikan apresiasinya terhadap standar lingkungan yang diterapkan oleh PT Gag Nikel. Ia menekankan bahwa perusahaan ini telah memenuhi persyaratan ketat dan bahkan meraih penghargaan Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup.
“Penghargaan Proper Hijau ini tidak mudah didapat. Di seluruh Indonesia hanya ada beberapa perusahaan saja yang mendapatkannya,” jelas Julian. “Penapisan untuk mendapatkannya berlapis, mulai dari kualitas udara, kualitas air laut, hingga sampel tanah. Reklamasi lahan mereka lakukan dengan baik, dan dokumen AMDAL-nya juga sudah sesuai prosedur.”
Selain itu, PT Gag Nikel saat ini tengah diaudit oleh tim independen atas instruksi Menteri Lingkungan Hidup. Audit tersebut dilakukan secara objektif tanpa intervensi, guna memastikan data dan fakta yang sahih terkait pengelolaan lingkungan perusahaan.
Tak hanya aspek lingkungan, Julian juga menilai PT Gag Nikel memiliki program pemberdayaan masyarakat yang patut diapresiasi. Perusahaan disebut aktif mendukung masyarakat di ring 1 dan 2, termasuk penyediaan air bersih dan berbagai program ekonomi produktif.
“Masyarakat diberdayakan, mereka juga membantu masyarakat di Tembra. Ada banyak program pemberdayaan, hanya saja mungkin pihak humas mereka kurang mengeksposnya,” ungkap Julian.
Selain program sosial, kontribusi ekonomi PT Gag Nikel juga dinilai signifikan. Perusahaan ini menyumbang 32% pendapatan asli daerah (PAD) untuk Kabupaten Raja Ampat, 32% untuk kabupaten/kota di Papua Barat Daya, serta 16% untuk provinsi.
PT Gag Nikel juga mempekerjakan sekitar seribu tenaga kerja, yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, DLHKP berharap perusahaan dapat terus beroperasi dengan mematuhi seluruh regulasi demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
