SORONG KOTA, iNewssorongraya.id – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan hak-hak Orang Asli Papua (OAP) melalui percepatan pendataan kependudukan yang akurat dan menyeluruh. Langkah strategis ini dimulai dengan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pendataan OAP bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) kabupaten/kota se-Papua Barat Daya, yang digelar di salah satu hotel di Kota Sorong, Senin (11/8/2025).
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Dukcapil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) Papua Barat Daya, Nikolas Asmuruf, menegaskan bahwa pendataan ini menjadi fondasi penting untuk melindungi keberadaan OAP secara administratif dan memastikan kebijakan pembangunan tepat sasaran.
“Tujuannya hanya satu, agar kepala Dukcapil kabupaten/kota pulang dan langsung melakukan pendataan OAP. Sampai Desember, data OAP harus sudah valid,” tegas Nikolas.
Rp3 Miliar dari APBD Perubahan untuk Percepatan Pendataan
Nikolas mengungkapkan bahwa target penyelesaian pendataan adalah akhir Desember 2025 dengan hasil valid dan terverifikasi. Namun, selama ini program tersebut sering terkendala minimnya anggaran dari APBD kabupaten/kota. Untuk mengatasi hambatan itu, Gubernur Papua Barat Daya mengalokasikan Rp3 miliar dalam APBD Perubahan 2025.
Dana tersebut akan dibagi merata ke enam kabupaten/kota, masing-masing menerima Rp500 juta yang ditransfer langsung ke kas daerah, khusus untuk mendata OAP yang belum tercatat di sistem kependudukan.
“Dana ini digunakan agar OAP yang selama ini belum terdata, bisa terdata seluruhnya dengan baik,” jelasnya.
Berdasarkan data sementara per Juni 2025, jumlah OAP di Papua Barat Daya mencapai 297.474 jiwa, sementara penduduk non-OAP tercatat 324.764 jiwa. Kriteria OAP mencakup mereka yang lahir dari kedua orang tua OAP atau salah satunya OAP, baik ayah maupun ibu.
Pendataan Jadi Pondasi Pembangunan Berkeadilan
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Papua Barat Daya, Yakob Kareth, menegaskan bahwa pendataan akurat bukan hanya urusan administrasi, tetapi menjadi pondasi penting dalam perencanaan pembangunan yang berpihak pada OAP.
“Data kependudukan adalah fondasi perencanaan pembangunan. Tanpa data yang akurat, kita ibarat membangun rumah tanpa denah yang jelas. Satu kesalahan dalam data bisa berakibat pada ketidaktepatan sasaran program, pemborosan anggaran, bahkan ketidakadilan pelayanan publik,” ujarnya.
Yakob menekankan pentingnya kriteria pendataan yang seragam di seluruh kabupaten/kota untuk menghindari perbedaan persepsi. Data OAP juga harus terintegrasi dengan data sektoral di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan ketenagakerjaan, sehingga gambaran kondisi OAP dapat dilihat secara komprehensif.
Libatkan Tokoh Adat, Agama, dan Pemerintah Kampung
Untuk memastikan pendataan mencerminkan realitas di lapangan, Yakob mendorong pendekatan partisipatif dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah kampung. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci untuk meminimalkan kesalahan dan menjaga kerahasiaan data.
Ia juga mengingatkan bahwa Papua Barat Daya memiliki tantangan geografis yang tidak ringan, disertai perbedaan pemahaman masyarakat terkait pentingnya pencatatan sipil.
“Kita perlu kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah untuk memastikan tidak ada satu pun OAP yang terlewat dari pendataan,” tegasnya.
Harapan untuk Data Valid dan Mutakhir
Yakob berharap rapat koordinasi ini menghasilkan langkah konkret dan terukur untuk mempercepat pendataan, sekaligus menyinkronkan data daerah dengan pusat.
“Wujudkan data OAP yang valid, mutakhir, dan bermanfaat demi memastikan keadilan dan keberpihakan nyata bagi orang asli Papua di tanah kelahirannya,” pungkasnya.
Dengan pendataan yang kuat, diharapkan kebijakan pembangunan di Papua Barat Daya dapat lebih tepat sasaran, berkeadilan, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
