JAKARTA, iNewsSorongraya.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, angkat bicara mengenai laporan dugaan kerusakan ekosistem dan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat. Ia berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh dan segera memanggil para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah tersebut.
"Nanti saya pulang saya akan evaluasi. Saya ada rapat dengan Dirjen saya, saya akan panggil pemilik IUP, mau BUMN atau swasta," kata Bahlil saat ditemui dalam acara Human Capital Summit 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Selasa (3/6/2025).
Bahlil menjelaskan, tambang-tambang yang beroperasi di Papua, termasuk Raja Ampat, berada dalam kerangka otonomi khusus yang perlu dihormati. Ia juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan kearifan lokal dalam setiap kegiatan pertambangan.
"Kita memang harus menghargai. Karena di Papua itu kan ada otonomi khusus. Sama dengan Aceh. Jadi perlakuannya juga khusus. Ini mungkin saja saya melihat ada kearifan-kearifan lokal yang belum disentuh dengan baik," lanjut Bahlil.
Dia juga menekankan bahwa semua aktivitas pertambangan harus sesuai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang berlaku. Bahlil berjanji akan memberikan informasi lanjutan setelah evaluasi selesai dilakukan.
"Jadi saya akan coba untuk melakukan evaluasi. Nanti tambangnya itu kita akan sesuaikan dengan Amdal saja. Amdalnya seperti apa, pasti kita akan ikuti kaidah-kaidah Amdal, ya. Tambang-tambang ini sudah ada sebelum saya menjabat sebagai Menteri ESDM. Nanti kalau sudah ada perkembangan, saya akan sampaikan," tandasnya.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
