SORONG, iNewssorongraya.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat memperluas jangkauan penyelidikannya dengan mengarahkan fokus pada dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Langkah ini menandai babak baru dalam upaya penegakan hukum yang tegas terhadap penyalahgunaan anggaran negara di wilayah otonomi baru tersebut.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Papua Barat, Abun Hasbullah Syambas, menegaskan bahwa pihaknya kini tengah mendalami berbagai indikasi penyimpangan penggunaan anggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
“Kami beberapa waktu ke depan lebih konsentrasi mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya,” ujar Abun saat ditemui di Kantor Kejaksaan Negeri Sorong, Rabu (4/6/2025).
Menurut Abun, selain menyelidiki lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, tim Pidana Khusus Kejati Papua Barat juga sedang menangani dugaan korupsi di sejumlah daerah lain seperti Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan wilayah sekitarnya.
“Penggeledahan bukan hanya di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sorong, tapi dalam waktu dekat ini akan ada juga di kantor lain di Papua Barat Daya nantinya,” tambahnya.
Sebelumnya, fokus utama Kejati Papua Barat adalah kasus-kasus korupsi di Provinsi Papua Barat. Namun kini, dengan mulai berfungsinya pemerintahan di Papua Barat Daya, atensi hukum mulai diarahkan ke provinsi baru tersebut.
“Sejumlah kasus dugaan tipikor di Papua Barat Daya mulai dilakukan klarifikasi ke pejabat bersangkutan. Namun dalam waktu dekat akan dilakukan penyitaan barang bukti,” tegas Abun.
Kejati Papua Barat menilai langkah tegas ini perlu dilakukan untuk menjaga integritas pengelolaan keuangan negara, sekaligus memberikan efek jera bagi para pejabat yang mencoba menyalahgunakan wewenangnya. Upaya penyelidikan dan penggeledahan lanjutan disebut akan dilakukan serentak dan menyasar berbagai institusi pemerintah yang terindikasi terlibat.
Langkah Kejati Papua Barat ini menunjukkan komitmen kuat dalam menegakkan supremasi hukum dan memberantas praktik korupsi di wilayah Papua Barat Daya yang kini tengah berkembang sebagai provinsi baru di Indonesia.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
