SORONG, iNewsSorong.id - Massa pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiuw (ARUS) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor KPU Provinsi Papua Barat Daya pada Senin, (9/9/2024). Aksi ini dilakukan sebagai respons terhadap putusan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya terkait keaslian Orang Asli Papua (OAP) dari kedua calon tersebut.
Dalam aksi ini, massa menyampaikan aspirasi agar KPU Papua Barat Daya menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi PKPU dan undang-undang yang berlaku, tanpa terpengaruh oleh keputusan MRP yang dinilai cacat hukum. Mereka mengkritik MRP karena dianggap telah mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan mekanisme Undang-undang Otonomi Khusus terkait pemilihan Gubernur Papua Barat Daya.
Demo massa pendukung Bapaslon AFU-PIET tolak keputusan MRPPBD yang dianggap cacat hukum. (FOTO : INewsSorong.id - ABM).
Orator Fahmi Macap menegaskan bahwa KPU harus tetap independen dan tidak boleh terkontaminasi oleh kepentingan politik pihak manapun.
" KPU Papua Barat Daya harus tegak lurus dalam menjalan PKPU dan regulasi yang berlaku," ujar orator Fahmi Macap
Abraham Umpain dalam orasinya juga menekankan bahwa syarat pencalonan hanya dapat diterbitkan melalui B1 KWK Partai Politik, bukan B1 KWK MRP.
Demo massa pendukung Bapaslon AFU-PIET tolak keputusan MRPPBD yang dianggap cacat hukum. (FOTO : INewsSorong.id - ABM).
“"Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ini adalah hajatan rakyat yang itu merupakan domainnya KPU sebagai lembaga penyelenggara. Kami ingin tegaskan bahwa tidak ada yang namanya B1 KWK MRP, akan tetapi yang ada hanya B1 KWK Partai Politik sebagai syarat pencalonan," tegas Abraham Umpain dalam orasinya.
Aksi ini dimulai dari Kantor Sekretariat Demokrat PBD dengan long march menuju kantor KPU Papua Barat Daya. Berdasarkan pantauan, aksi yang diikuti oleh ribuan massa tersebut berlangsung dengan aman dan kondusif.
Polisi siapkan barikade pengamanan, kawal aksi demo pendukung Bapaslon AFU-PIET yang menolak keputusan MRPPBD yang dianggap cacat hukum. (FOTO : INewsSorong.id - ABM).
Ratusan aparat Kepolisian dari Polda Papua Barat dan Polresta Sorong dikerahkan untuk melakukan pengamanan atas aksi tersebut. Polisi juga melakukan patroli berskala besar untuk mengantisipasi adanya gangguan kamtibas dalam pelaksanaan demo damai tersebut.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait