SORONG,iNewsSorong.id – Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Sorong Papua Barat Daya, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meninjau pemukiman nelayan Malawei, Distrik Manoi, Kota Sorong, Kamis (06/06/2024). Pada kesempatan itu Wapres sempat mendengarkan curahan hati (curhat) seorang warga, yakni Ibu Yohana Marini. Kepada orang nomor dua di Republik Indonesia ini, Yohana bercerita bagaimana perjuangannya untuk mendapatkan bantuan rumah nelayan.
“Saya bertemu, izin sedikit Pak menceritakan blusukan Bapak Presiden Jokowi pada saat 29 Desember 2014 ke Kampung Nelayan Malawei. Bapak [Presiden] datang, bertemu dengan kami, duduk dengan kami, mendengar setiap keperluan kami,” ceritanya.
Dalam pertemuan tersebut, lanjut Yohana, Presiden menyerahkan bantuan sebesar 250 juta rupiah untuk pengadaan 10 unit mesin kapal. Selain itu, Presiden juga menjanjikan membangunkan 350 rumah nelayan untuk warga Kampung Malawei. Namun, hingga 2020, rumah tersebut baru terealisasi 40 unit.
“Kami ingin melanjutkan itu, tapi dikatakan bahwa kami harus punya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Saya pergi ke Manokwari, bekerja keras bagaimana mencari tahu mendapatkan amdal itu,” ujar Yohana.
“Ternyata kami tidak bisa, karena amdal itu nilainya 800 juta, dengan luas lokasi kami 10,5 hektar. Setelah itu, kami cari cara bagaimana bisa mendapatkan AMDAL, karena kami tidak punya uang,” imbuhnya.
Akhirnya, tutur Yohana, saat berkunjung ke Kota Sorong pada 24 November 2023, Presiden menyampaikan bahwa dirinya akan membantu masyarakat Malawei mendapatkan AMDAL.
“Setelah habis foto dengan Bapak Presiden, saya izin. Izin Bapak Jokowi, sebenarnya Bapak datang ini sudah resmikan perumahan kami. Oh, di kampung mana Bu? Nelayan Malawei? Belum dibangun? Belum Pak,” kata Yohana.
“Alasannya Bapak Jokowi, kami sampaikan bahwa kami terkendala di AMDAL. Bapak tanya, AMDAL itu nilainya berapa? Saya bilang 800 juta Pak, sudah diusahakan? Sudah Pak. Bagaimana respon pemerintah? Tidak ada respon Pak,” tambahnya jujur.
“Oke, saya yang kerja. Itu jawab Bapak Jokowi, saya yang kerja. Saya yang akan bantu,” tutur Yohana menirukan ucapan Presiden.
Setelah Presiden menginstruksikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, terang Yohana, AMDAL yang ditunggu pun jadi dalam sebulan dua minggu.
“Saya bilang kita bikin aplaus dulu untuk Bapak Jokowi. Pemimpin seperti Bapak Jokowi, pemimpin seperti Bapak Wakil Presiden, kami orang Papua bangga,” ungkapnya.
Lebih jauh, Yohana menyampaikan bahwa dirinya merasa sedih karena akan segera ditinggalkan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin setelah habis masa jabatannya.
“Dalam hal ini saya izin dengan hormat Bapak Kiai Haji Ma’ruf Amin. Kami sedih karena kami punya pemimpin yang baik, baru kami ketemu setelah ada pemerintahan Presiden ke-7 dan Wakil Presiden ke-13. Terima kasih,” ucapnya haru.
Terakhir, Yohana pun menyampaikan permohonan kepada Wapres sebelum berakhirnya masa jabatannya agar segera membantu merealisasikan sisa rumah bantuan Presiden yang belum dibangun.
“Jadi mungkin dua permintaan kami terakhir, yaitu Bapak sudah ada di tempat kami, permintaan yang pertama izinkan kami untuk segera di dibangun 310 unit rumah,” pintanya.
Adapun permintaan kedua, sebut Yohana, adalah rekomendasi Wapres agar tahun ini paling tidak dapat dibangun 200 rumah.
“Sebelum Bapak tinggalkan tempat ini, Bapak berikan rekomendasi kepada kami, untuk kami antar ke Kementerian PUPR, dalam tahun ini akan dibangun 200 unit rumah,” pintanya lagi.
“Terima kasih itu permintaan kami, tinggal nanti Bapak Wakil Presiden yang pikir-pikir,” pungkas Yohana disambut tawa Wapres.
Sebelumnya, saat memberikan keterangan pers seusai peninjauan, Wapres memastikan bahwa sisa rumah nelayan sebanyak 310 unit akan segera dibangun. Menurutnya, hal ini sudah direncanakan Kementerian PUPR dan akan mulai dibangun pada 2025.
“Yang 310 ini sesuai dengan janji Pemerintah, ini akan dilakukan penambahannya. Tahun 2025 sudah direncanakan dari pihak PUPR,” tegas Wapres.
Bahkan, sambung Wapres, ukurannya akan lebih luas dari yang dijanjikan, yakni dari type 36 menjadi type 45. Hal ini menjawab aspirasi masyarakat yang mengeluhkan bahwa rumah ukuran 36 sulit untuk dibangun dapur.
“Jadi sekarang permintaannya diperbesar menjadi tipe 45. Dan dari perencanaan yang sudah disiapkan oleh Dirjen Perumahan, itu memang yang akan dibangun, yang akan datang itu tipenya sudah tipe 45. Ini bagian daripada komitmen pemerintah,” ujar Wapres meyakinkan.
Selain itu, sebut Wapres, rumah yang akan dibangun nanti juga lebih sehat, sehingga diharapkan para nelayan Kampung Malawei menjadi lebih produktif.
“Hunian juga tidak seperti sekarang ada satu rumah yang dihuni oleh sekian banyak keluarga. Nanti lebih sehat. Dan kita harapkan mereka lebih semangat untuk mencari ikan, menjadi nelayan, dan lebih produktif ke depannya,” pungkasnya.
Tampak mendampingi Wapres dalam peninjauan ini, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Pj. Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Jhony Way, Pj. Wali Kota Sorong Septinus Lobat, serta Direktur Strategi dan Sistem Perencanaan Kementerian PUPR Edward Abdurrahman.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait
