SORONG, iNewsSorong.id – Cahaya syariah mulai memancar di Timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat Daya, provinsi termuda yang juga dikenal sebagai Negeri Matahari Terbit, Tanah Malamoi Provinsi Papua Barat Daya.
Hal ini ditandai dengan pengukuhan pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Papua Barat Daya yang diketuai oleh Mohammad Musa'ad, oleh Plt Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Taufik Hidayat dan disaksikan oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin di Gedung Lambert Jitmau, Kota Sorong, Kamis (06/06/2024).
Dengan pengukuhan pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Papua Barat Daya hal ini menandakan arus baru ekonomi dan keuangan syariah telah sampai di tanah Papua.
Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya menegaskan bahwa ekonomi dan keuangan syariah bukanlah gagasan yang digaungkan demi kepentingan umat Islam semata. Namun, telah menjadi praktik yang diterima luas oleh semua kelompok masyarakat karena sifat dan hakikatnya yang inklusif dan mengedepankan keadilan.
“Di tatanan global, negara-negara dengan penduduk mayoritas non-muslim justru telah meraup peluang dan keuntungan dari pesatnya perkembangan ekonomi dan keuangan syariah,” ujar Wapres.
“Sebagai contoh, Brasil, Australia, dan Thailandterdepan dalam ekspor produk makanan halal. Korea Selatan dan Jepang juga konsisten mengembangkan pariwisata ramah muslim, bahkan Inggris menjadikan negaranya pusat pasar keuangan Islam,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, dengan hadirnya KDEKS, Wapres mengharapkan potensi besar ekonomi Papua Barat Daya dapat dieksplorasi dan dikembangkan dengan prinsip syariah.
“Kini saatnya Provinsi Papua Barat Daya untuk menggerakkan potensi wilayah demi mewujudkan Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif. Utamanya, menggandeng masyarakat lokal dan asli Papua, termasuk pelaku UMKM, agar lebih berdaya dan sejahtera,” tegasnya.
Termasuk, sebut Wapres, di balik indahnya pesona alam Papua Barat Daya, banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Salah satunya pesona Raja Ampat, yang pernah saya kunjungi tahun 2018. Ini baru sedikit potret pariwisata Papua Barat Daya yang berkelas dunia,” tuturnya.
Terakhir, Wapres pun mengapresiasi pembentukan KDEKS Provinsi Papua Barat Daya melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/36/5/2024 tanggal 30 mei 2024, sebagai langkah nyata dalam mengambil peluang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang merupakan pilar baru penopang ekonomi nasional.
“Sebagai provinsi termuda yang belum genap dua tahun, Papua Barat Daya telah menunjukan komitmen tinggi untuk mulai mengakselerasi gerak pertumbuhan ekonomi syariah dan pemerataan kesejahteraan secara selaras, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Editor : Sayied Syech Boften
Artikel Terkait
